REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Pemerintah Inggris ditegur parlemen karena lambat dalam mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Inggris yang terkait dengan penggunaan kerja paksa di wilayah Xinjiang China.
Pada Maret, Departemen Bisnis (Beis) berjanji akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Xinjiang.
Tetapi menurut parlemen, Beis telah menolak untuk berkomitmen pada kerangka waktu yang jelas dan tindakan substantif.
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan tidak hanya itu memperkenalkan tindakan terhadap kerja paksa, ada lebih banyak lagi yang akan datang.
Xinjiang, di barat laut China, adalah rumah bagi populasi Muslim Uighur. China telah dituduh melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penindasannya terhadap Uighur, tuduhan yang dibantah China.
Komite Pemilihan Beis di parlemen mengatakan perusahaan-perusahaan Inggris di bidang mode, ritel, media, dan teknologi semuanya dapat dikaitkan dengan penggunaan kerja paksa di Xinjiang dan telah menyerukan denda dan daftar hitam bagi mereka yang gagal berubah.
Tetapi meski pemerintah Inggris setuju untuk mengubah dan memperkuat Undang-Undang Perbudakan Modern 2015, Komite mengatakan tanggapan mereka belum cukup jauh.
Dia juga mengatakan para menteri telah menolak sebagian besar rekomendasi yang dibuatnya untuk meningkatkan pengawasan dalam laporan sebelumnya.
"Fakta bahwa pemerintah telah menolak sebagian besar rekomendasi sangat mengecewakan," kata anggota parlemen Nusrat Ghani, anggota Komite Beis yang membahas kerja paksa di Inggris, dilansir di BBC, Kamis (10/6).
"Mengingat bukti pelanggaran yang mengerikan, itu menimbulkan kepercayaan bahwa pemerintah lamban dalam mengedepankan tindakan keras yang diperlukan untuk membantu mengatasi eksploitasi kerja paksa di Xinjiang." tambah Ghani.
Namun Komite menyambut baik keputusan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat di Xinjiang.
Ia juga menyambut baik dukungan pemerintah atas komitmen transparansi penuh dalam hal pendanaan Bantuan Pembangunan Luar Negeri yang dibelanjakan di China.
Para anggota parlemen mengatakan hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada dana pemerintah yang digunakan untuk mendukung pelanggaran hak asasi manusia.
Namun demikian, Ghani mengatakan pemerintah gagal meyakinkan pelanggan bahwa mereka tidak berkontribusi pada rantai pasokan yang tercemar oleh perbudakan modern.
Dia menambahkan tanggapan 'mengecewakan' bisnis Inggris yang mencoba melakukan hal yang benar dan memastikan rantai pasokan mereka tidak mendapat untung dari kerja paksa.
Namun, juru bicara Beis mengatakan Inggris adalah negara pertama di dunia yang mewajibkan bisnis untuk melaporkan bagaimana mereka menangani perbudakan modern dan kerja paksa dalam operasi dan rantai pasokan mereka, dan akan melangkah lebih jauh.
Beis mengatakan, bukti skala dan tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Xinjiang melukiskan gambaran yang benar-benar mengerikan dan pemerintah Inggris tidak akan mendukung kerja paksa, di mana pun itu terjadi.
"Pada Januari, kami mengumumkan paket tindakan yang kuat untuk memastikan tidak ada organisasi Inggris yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan terhadap Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang dan kami mengajukan proposal untuk memperkuat hukum di bidang ini," kata Beis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
