ASBIHU: Dana Haji di BPKH Aman Tapi Tidak Efisien

Jumat , 11 Jun 2021, 05:33 WIB Redaktur : Muhammad Subarkah
Jemaah Calon Haji Wasnadi (62) menunjukan bukti pelunasan pembayaran ibadah haji di rumahnya Kelurahan Margadana, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (4/6/2021). Menurut data Kementerian Agama Kota Tegal sebanyak 213 jemaah calon haji kembali gagal berangkat karena adanya kebijakan dari Pemerintah untuk tidak memberangkatkan ibadah haji sebagai antisipasi penularan COVID-19,.
Jemaah Calon Haji Wasnadi (62) menunjukan bukti pelunasan pembayaran ibadah haji di rumahnya Kelurahan Margadana, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (4/6/2021). Menurut data Kementerian Agama Kota Tegal sebanyak 213 jemaah calon haji kembali gagal berangkat karena adanya kebijakan dari Pemerintah untuk tidak memberangkatkan ibadah haji sebagai antisipasi penularan COVID-19,.

IHRAM.CO.ID, Jakarta -- Polemik mengenai dana haji yang selama ini dikelola  oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) masih terus berlanjut pasca Menteri Agama RI membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Sejumlah pihak mempertanyakan “keamanan” dana haji yang jumlahnya mencapai Rp 144,78 triliun tersebut. Bahkan ada juga pihak yang berspekulasi bahwa dana tersebut dipakai untuk membiayai proyek-proyek pemerintah.

 

Terkait

Wakil Ketua Umum ASBIHU (Asosiasi Bina Haji dan Umroh) Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hafidz Taftazani percaya bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH aman, dan tidak digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Hanya saja Hafidz menilai  ada ketidakefisienan dalam penggunaan dana optimalisasi.  “Dana haji yang dikelola BPKH saya yakin aman dalam artian tidak ada korupsi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian ada ketidakefisienan yang dilakukan oleh  BPKH,” ujar Hafidz kepada Republika.co.id, di Jakarta, Jumat (10/6).

Hafidz menambahkan, ketidakefisienan itu terjadi karena dana optimslidasi haji Antara lain dipakai untuk biaya operasinal BPKH.  Seperti dipakai untuk gaji ketua dan anggota Dewan Pengawas BPKH, ketua dan anggota Badan Pelaksana BPKH,  perjalanan dinas mereka, gaji pegawai, sewa gedung, sosialisasi dan sebagainya.

“Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional BPKH itu kan sebuah ketidakefisienan yang sebenarnya bisa dihindari,” tegas Hafidz.

Menurut Hafidz, biaya-biaya operasional BPKH mestinya berasal dari APBN sehingga tidak mengurangi dana optimslisasi haji yang dikumpulkan dari para calon jamaah haji melalui setoran ONH.

“Jika biaya operasional BPKH diambil dari APBN, dana haji 100 persen aman dalam artian tidak akan berkurang dan biaya ONH yang harus disetor jamaah juga akan lebih rendah,” lanjut Hafidz.

Namun,  jika pemerintah tidak mau menyediakan anggaran yang bersumber dari APBN untuk biaya operasional BPKH, Hafidz mengusulkan agar  pengelolaan dana haji dikembalikan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama.

Dengan demikian, katanya, para pejabat yang mengelola dana haji dibiayai oleh APBN dan itu berarti dana haji yang merupakan milik umat tidak berkurang untuk biaya operasional para pejabat dan pegawai BPKH.

“Saya yakin gagasan tersebut lebih efesien dan dana umat yang terkumpul akan tetap utuh. Dan Dirjen Haji dan Umroh punya kemampuan dan pengalaman untuk itu seperti yang dulu saat belum ada BPKH ,” pungkas Hafid