IHRAM.CO.ID, VANCOUVER -- Sebuah kelompok pendukung pengungsi di Kanada telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencoba dan memaksa Ottawa menghentikan impor barang dari Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di China, kecuali jika terbukti barang-barang tersebut tidak dibuat dengan menggunakan kerja paksa.
Sebelumnya pada November 2020, kelompok Warga Kanada yang Mendukung Pengungsi yang Sangat Membutuhkan (CSRDN) mengatakan pihaknya meminta Badan Layanan Perbatasan Kanada (CBSA) untuk menggunakan undang-undang yang ada guna melarang barang-barang yang dibuat di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. Namun, badan tersebut mengatakan tidak memiliki wewenang untuk menegakkan undang-undang tersebut berdasarkan wilayah.
Organisasi yang membantu menyelesaikan pengungsi di Kanada itu lantas mengajukan permohonan di pengadilan federal di Winnipeg pada Februari lalu. Pekan lalu, Ottawa meminta perpanjangan 10 hari untuk menanggapi.
Permohonan tersebut berpendapat bahwa badan perbatasan memiliki wewenang untuk melarang impor barang-barang yang dibuat di Xinjiang, kecuali jika importir dapat menunjukkan bukti bahwa barang-barang itu tidak dibuat dengan kerja paksa. Kanada melarang barang yang dibuat seluruhnya atau sebagian dengan kerja paksa memasuki negara tersebut. Di sini, CBSA memiliki wewenang untuk menghentikan barang jika ada kekhawatiran.
Dilansir di Toronto Star, Selasa (15/6), badan pengungsi tersebut menginginkan pejabat perbatasan untuk secara otomatis menganggap barang-barang dari Xinjiang tercemar oleh kerja paksa dan mencegah masuknya, menempatkan beban pada importir untuk membuktikan sebaliknya sesuai dengan Undang-Undang Bea Cukai.
Namun, CBSA mengatakan tidak akan mengomentari permohonan tersebut karena itu belum masuk ke pengadilan. Ada peningkatan pengawasan internasional atas tindakan Beijing di Xinjiang menyusul laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur dan kelompok etnis Turki lainnya.
Dilaporkan ada lebih dari 1 juta orang Uyghur telah dikirim ke apa yang disebut pemerintah China sebagai 'pusat pelatihan kejuruan dan pendidikan ulang'. Namun, sejumlah saksi menyebut bahwa kamp tersebut adalah tempat indoktrinasi dan tempat penyiksaan serta pelecehan seksual terjadi.
Banyak organisasi hak asasi manusia juga telah menyuarakan keprihatinan bahwa orang Uyghur dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik di seluruh China. Keprihatinan itu datang termasuk dari CSRDN.
Seorang pengacara hak asasi manusia yang bekerja pada pengajuan CSRDN dan anggota kelompok tersebut, David Matas, mengatakan bahwa Undang-Undang Bea Cukai dan Tarif Bea Cukai telah membebani barang-barang impor tersebut untuk memastikan barang-barang itu dibuat tanpa kerja paksa.
Matas berpendapat, badan perbatasan dapat menggunakan Undang-Undang Bea Cukai untuk mencegah barang dagangan dari Xinjiang memasuki negara itu, kecuali jika importir memberikan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa barang tersebut tidak dibuat dari kerja paksa.
Dia mengatakan, jika hakim memenangkan CSRDN, dan badan perbatasan menolak untuk bertindak, penolakan tersebut dapat ditantang di pengadilan.
The Star and Guelph Mercury Tribune menerbitkan penyelidikan bersama awal tahun ini yang merinci bagaimana barang-barang yang dibuat dari perusahaan yang dituduh menggunakan tenaga kerja paksa Uighur di China masuk ke Kanada. Perusahaan-perusahaan yang ditemukan membuat barang-barang itu diberi sanksi oleh Amerika Serikat atas kekhawatiran tersebut.
Juli lalu Ottawa membuat perubahan pada Tarif Bea Cukai untuk mencegah barang-barang yang dibuat dari kerja paksa memasuki Kanada. Kanada juga mengumumkan langkah-langkah baru pada Januari yang dimaksudkan untuk mencegah produk semacam itu memasuki negara itu, termasuk deklarasi integritas Xinjiang untuk perusahaan Kanada.
Hingga Maret, tidak ada satu pun pengiriman yang dihentikan. Karena itu, mantan anggota parlemen dan anggota CSRDN, David Kilgour, mengatakan pengajuan pengadilan itu pada dasarnya menekan pemerintah untuk bertindak atas pernyataan yang dibuatnya tentang produk kerja paksa yang masuk ke Kanada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
