REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Toni Harmanto memerintahkan personel kepolisian melakukan pengawasan dana desa yang diperuntukkan dalam penanganan Covid-19 di daerah tersebut. Jangan sampai dana tersebut diselewengkan.
"Saya minta kepada seluruh Polres agar dicek dan diawasi penggunaan dana desa," kata dia di Padang, Selasa.
Ia mengatakan ada anggaran sebesar delapan persen dari total dana desa di setiap nagari atau desa adat yang digunakan membantu penanganan Covid-19 di nagari atau desa adat yang ada di Sumbar. Menurut dia pengawasan dana itu dilakukan agar benar-benar tepat sasaran saat penggunaannya untuk membantu pengendalian saat pandemik karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Sementara Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan penggunaan dana desa yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 ini, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021.Selain itu sesuai instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021.
Untuk memastikan dana desa tersebut tidak disalahgunakan, pihaknya akan melakukan pengecekan dan pengawasan langsung."Polda juga akan ikut mendata dan mengawasi dana desa sehingga benar-benar dapat digunakan dan dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
