REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta turut menanggapi usulan pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Hal ini dianggap bukan sebuah solusi dalam mengharmonisasikan sesama pengguna jalan raya.
“Ke depan, jika setiap ada polemik terkait kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta solusinya dibongkar, ini kami anggap tidak bijak,” kata Bendahara Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/6).
Farazandi mengatakan, solusi yang semestinya diambil, yakni kajian berdasarkan tujuan dari pembangunan jalur sepeda. Ia menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sering menjelaskan bahwa Pemprov DKI memiliki keinginan menjadikan sepeda sebagai salah satu alat transportasi di Ibu Kota.
Ia menilai, untuk meningkatkan kebiasaan bersepeda sebagai alat transportasi di DKI Jakarta, pondasinya adalah dengan membangun fasilitas yang membuat pesepeda merasa aman dan nyaman. Farazandi menyebut, hal ini perlu dukungan dari seluruh pihak.
“Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang membuat pondasi itu, dan seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak,” ujar dia.
"Lihat saja di kota-kota besar dunia, seperti Bangkok, Thailand; Amsterdam, Belanda; Gottingen, Jerman; Moskow, Rusia; dan Copenhagen, Denmark, jalur sepeda dibangun dengan sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna sepeda," tambahnya.
Menurut Farazandi, transformasi itu harus dimulai dari sekarang, mengingat angka kecelakaan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian tiap tahun selalu meningkat. "Belum lagi kedepan semisal kita menghadapi krisis bahan bakar. Jika seperti itu, sepeda menjadi alternatif transportasi yang paling pas agar produktivitas kota berjalan karena mobilitas warga tetap hidup,” jelas anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sepakat jika jalur sepeda di Jakarta dibongkar. Namun, Polri masih melakukan kajian agar menemukan formula yang tepat dalam menyikapi usulan tersebut.
Polri, kata Listyo, akan terlebih dahulu melakukan studi banding ke negara-negara yang memiliki jalur sepeda di kotanya. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan juga akan dilakukan dalam membahas jalur sepeda.
Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Listyo mengevaluasi jalur sepeda yang ada di Jakarta. Menurutnya, adanya jalur tersebut justru menimbulkan diskriminasi antara pesepeda dan pengguna kendaraan bermotor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
