REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan, pentingnya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi masyarakat di tengah tingginya kasus covid-19. Terlebih lagi, masalalah covid-19 ini, selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa.
"Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM karena kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara covid-19 ini terus bertambah," kata Anwar yang juga Wakil ketua umum Mejelis Ulama Indonesia (MUI), dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.
Menurutnya, masalalah covid-19 ini, selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa, sehingga tujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak bisa dilakukan. Kemudian akibat dari covid ini, jumlah orang miskin di negeri ini semakin bertambah.
Untuk itu, supaya negeri ini, tidak semakin dalam terpuruknya, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang jelas dan tegas. Untuk itu pemerintah harus bisa terlebih dulu menumbuhkan trust dari masyarakat.
"Maaf, menurut saya, trust ini sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan pemerintah," ucap Anwar. Dia mencontohkan, misalnya rakyat dilarang mudik sementara tenaga kerja asing (TKA) dari tiongkok bebas berkeliaran dari bandara ke bandara. Kondisi ini, sehingga terkesan TKA tiongkok adalah masyarakat kelas utama dan rakyat Indonesia di negerinya telah merasa menjadi masyarakat kelas dua.
"Dan sosok yang banyak disorot telah melakukan pembiaraan terhadap keluar masuknya TKA tiongkok itu adalah orang yang hari ini telah ditunjuk oleh Jokowi untuk menangani PPKM bagi daerah Jawa dan Bali," lanjut dia.
Akan tetapi, Anwar mengatakan, meski demikian karena keadaan penyebaran covid-19 ini sudah tidak terkendali, maka masyarakat harus bersatu. Dia mengajak, seluruh masyarakat bersama menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu semua fokus untuk menyukseskan tujuan dari kebijakan PPKM. Hal ini karena itulah yang terbaik untuk semua masyarakat.
Anwar mengungkapkan, wajib hukumnya bagi semua orang sebagai warga bangsa untuk mendukung dan menyukseskannya. Menurutnya, sukses dan tidak suksesnya sebuah program tidak hanya ditentukan oleh baik dan tidak baiknya program yang telah dibuat oleh pemerintah, akan tetapi juga tergantung kepada dukungan dari masyarakat.
Untuk itu, tegas dia, akan lebih arif jika pemerintah juga harus mendengar suara dan masukan dari masyarakat untuk kemudian pemerintah bersama masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi serta advokasi secara intensif agar PPKM ini benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat RW dan RT.
"Dengan kata lain kalau kita mau PPKM ini sukses maka kita harapkan dia harus bisa menjadi gerakan yang menasional terutama untuk daerah Jawa dan Bali yang telah menjadi sasaran pertama dari perhatian pemerintah tersebut," kata Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
