REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti soal kelangkaan oksigen di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Ia meminta pemerintah untuk segera berkoordinasi dan mengintervensi ke produsen-produsen oksigen yang ada untuk menjamin ketersediaan oksigen di rumah sakit.
"Sebagai pemegang tongkat komando PPKM darurat, saya meminta agar pak Luhut juga memperhatikan masalah ini. Kementerian kesehatan tidak akan bisa bekerja sendiri. Mereka butuh kerjasama dengan kementerian lain. Itu yang perlu dikoordinasikan oleh Pak Luhut," kata Saleh kepada Republika dikutip Senin (5/7).
Menurutnya langkah pemerintah untuk menangani kelangkaan oksigen di rumah-rumah sakit sangatlah ditunggu. Sebab oksigen saat ini adalah kebutuhan utama dalam penanganan pasien Covid. Karena itu, Saleh mendesak segala daya dan upaya harus dilakukan agar supply oksigen ke rumah-rumah sakit tetap terpenuhi.
Saleh mengatakan, sejak kemarin dirinya sudah mendengar ada banyak rumah-rumah sakit yang mengeluh soal kelangkaan oksigen ini. Tidak hanya rumah-rumah sakit swasta, tetapi juga rumah sakit pemerintah.
Saleh menambahkan, rumah sakit sebesar Sardjito pun mengalami hal yang sama. Hal tersebut hampir merata dirasakan oleh rumah-rumah sakit di seluruh rumah sakit yang menangani covid di Indonesia.
"Ini persoalan serius. Sebab, kekurangan oksigen ini telah menyebabkan terkendalanya perawatan pasien. Yang lebih menyedihkan, ada banyak pasien yang meninggal akibat kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi," ucap politikus PAN itu.
Ia menuturkan, dalam pengadaan oksigen ini, pemerintah didesak untuk memprioritaskan kebutuhan medis. Menurutnya oksigen untuk kebutuhan medis tidak bisa ditawar-tawar.
"Kalau ada dua pilihan, industri atau medis, ya harus diutamakan medis. Jangan terlambat. Ini masalah keselamatan para pasien kritis," ucapnya.
"Saya berharap, dalam satu hari ke depan, kelangkaan tersebut dapat diatasi. Masyarakat benar-benar mengharapkan campur tangan pemerintah. Hanya dengan itu, persoalan ini dapat segera diselesaikan" kata mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah tersebut.
