Warga Myanmar Pilih Isoman Daripada Dirawat RS Junta Militer

Selasa , 13 Jul 2021, 21:24 WIB Redaktur : Agung Sasongko
 Petugas kesehatan yang mengenakan APD (Alat pelindung diri) bersiap untuk melakukan tes swab COVID-19 di jalan tol Yangon-Mandalay di Yangon, Myanmar, 13 Oktober 2020. Otoritas Yangon mengizinkan truk barang untuk menggunakan jalan tol Yangon-Mandalay, jika pengemudi dan asistennya tes COVID-19 negatif. Myanmar memperpanjang periode penguncian virus korona untuk Yangon, yang merupakan pusat wabah di negara itu, untuk mengekang penyebaran infeksi setelah lonjakan kasus virus korona.
Petugas kesehatan yang mengenakan APD (Alat pelindung diri) bersiap untuk melakukan tes swab COVID-19 di jalan tol Yangon-Mandalay di Yangon, Myanmar, 13 Oktober 2020. Otoritas Yangon mengizinkan truk barang untuk menggunakan jalan tol Yangon-Mandalay, jika pengemudi dan asistennya tes COVID-19 negatif. Myanmar memperpanjang periode penguncian virus korona untuk Yangon, yang merupakan pusat wabah di negara itu, untuk mengekang penyebaran infeksi setelah lonjakan kasus virus korona.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Warga Myanmar memilih isolasi mandiri ketimbang melakukan tes atau pergi ke pusat karantina.

 

Terkait

"Kepercayaan saya pada sistem kesehatan junta ini 0 persen," kata Ma Yati, 30 tahun, kepada Reuters via telepon dari rumahnya, tempat dia memulihkan diri dan berusaha tidak menulari orang lain di Kale, Myanmar.

Baca Juga

"Di pusat karantina tak ada yang melayani. Tidak seorang pun yang menolong dalam keadaan darurat," katanya.

Di Kale, kota kelahirannya di bagian barat Myanmar, hampir 30 orang sekarat dalam sehari, dia memutuskan untuk mengisolasi diri di kamar ketimbang melakukan tes atau pergi ke pusat karantina.

 

Meski tak ada angka yang menunjukkan jumlahnya, banyak orang seperti Ma Yati yang menghindari fasilitas kesehatan negara, bahkan ketika jumlah kasus Covid-19 berlipat ganda.

Mereka takut dengan perawatan buruk di rumah sakit yang ditinggalkan petugas kesehatan yang memprotes kudeta militer 1 Februari lalu. Mereka juga khawatir, meminta bantuan junta akan memberi legitimasi pada aksi kudeta.