IHRAM.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan membahas masalah Uighur dengan Presiden China Xi Jinping melalui sambungan telpon pada Selasa (13/7). Erdogan mengatakan kepada Xi Jinping bahwa Turki berharap Muslim Uighur bisa hidup dengan damai sebagai warga negara yang setara dengan rakyat China.
Kendati demikian, menurut Erdogan, Turki menghormati kedaulatan nasional China. Menurut pernyataan dari kepresidenan Turki, Erdogan banyak berbincang lewat telepon dengan Xi membahas masalah bilateral dan regional.
Pakar dan kelompok hak asasi PBB memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama dari Uighur yang berbahasa Turki dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di wilayah Xinjiang barat China.
China awalnya membantah kamp itu ada, tetapi sejak itu mengatakan bahwa itu adalah pusat kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. China juga menyangkal semua tuduhan pelecehan.
"Erdogan menunjukkan bahwa penting bagi Turki agar orang-orang Turki Uighur hidup dalam kemakmuran dan perdamaian sebagai warga negara yang setara dengan China. Dia menyuarakan rasa hormat Turki terhadap kedaulatan dan integritas teritorial China," kata pernyataan kepresidenan Turki dikutip dari Reuters, Rabu (14/7).
Erdogan mengatakan kepada Xi bahwa ada potensi tinggi untuk hubungan komersial dan diplomatik antara Turki dan China. Kedua pemimpin negara itu pun membahas bidang-bidang termasuk energi, perdagangan, transportasi dan kesehatan.
Sekitar 40.000 warga Uighur yang tinggal di Turki telah mengkritik pendekatan Ankara ke China setelah kedua negara menyetujui perjanjian ekstradisi tahun lalu. Menteri luar negeri Turki mengatakan pada Maret lalu bahwa kesepakatan itu mirip dengan yang dimiliki Turki dengan negara-negara lain. Dia pun membantah perjanjian itu akan menyebabkan orang-orang Uighur dikirim kembali ke China.
Selain itu, ratusan orang Uighur di Turki juga memprotes perlakuan terhadap kerabat etnis mereka di China selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Ankara pada Maret lalu. Beberapa pemimpin oposisi Turki menuduh pemerintah Turki mengabaikan hak-hak Uighur demi kepentingan lain dengan China. Namun, tuduhan ini kemudian dibantah pemerintah Turki.
Pada April lalu, Turki juga memanggil duta besar China setelah kedutaannya mengatakan memiliki hak untuk menanggapi para pemimpin oposisi Turki yang mengkritik perlakuan China terhadap Uighur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
