REPUBLIKA.CO.ID, TEXAS -- Hakim federal di Texas memutuskan program melindungi imigran yang datang ke Amerika Serikat (AS) saat masih anak-anak dari deportasi sebagai kebijakan ilegal. Hakim Andrew Hanen mengatakan program Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) dilarang buka pendaftaran baru.
Sabtu (17/7) BBC melaporkan Hakim Hanen mengatakan keputusannya tidak meminta pemerintah mendeportasi penerima program Daca. Saat ini ada sekitar 650 ribu orang yang dikenal Dreamers mendaftar ke program tersebut.
Presiden AS Joe Biden memerintahkan pemerintahannya untuk memperkuat inisiatif tersebut. Tahun lalu Mahkamah Agung memblokir upaya mantan Presiden Donald Trump untuk membubarkan Daca.
Dalam putusannya Jumat (16//7) kemarin Hakim Henan sepakat dengan sejumlah negara bagian yang menggugat program tersebut. Ia menilai program yang dibentuk Presiden Barack Obama tahun 2012 itu ilegal.
Texas dan delapan negara bagian konservatif lainnya mengatakan Obama mendirikan program tersebut tanpa otoritas dari kongres. Penerima program Daca dilindungi dari deportasi, diberi izin kerja, dapat membuat surat izin berkendara dan mengajukan bantuan finansial untuk pendidikan.
Ini kedua kalinya pengadilan federal di Texas menghalangi kebijakan imigrasi Biden. Bulan Januari lalu hakim di negara bagian itu juga menghalangi upaya presiden dari Partai Demokrat untuk menerapkan moratorium deportasi selama 100 hari.
Senator dari Partai Demokrat Bob Menendez mengatakan sudah saatnya partainya yang berkuasa di Capitol Hill untuk bertindak. "Kongres harus rebut momen dan setiap dan semua kesempatan untuk memberikan jalur legal bagi jutaan imigran tanpa dokumen," cicitnya di Twitter.
Biden sendiri sudah mengajukan rancangan undang-undang yang akan memberikan jalur kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen yang saat ini tinggal di AS. Situs berita Politico melaporkan Partai Demokrat sudah membuka jalur kewarganegaraan bagi para imigran pada anggaran berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
