REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — 12 Juli 2021 lalu Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggelar jumpa pers virtual Covid-19 yang dihadiri petinggi WHO dan banyak jurnalis. Kemudian wartawan Voice of America (VOA) Indonesia mengajukan pertanyaan tentang vaksin berbayar (gotong royong) kepada panelis WHO. Penanya mengaitkan program vaksinasi gotong royong dengan vaksin gratis yang diberikan pihak luar kepada Indonesia.

Dari transkrip lengkap jumpa pers tersebut, bunyi pertanyaan wartawan VOA sebagai berikut: Pemerintah Indonesia telah menetapkan sebuah program yang mensyaratkan sejumlah orang Indonesia harus membayar vaksinasi meskipun ada sejumlah vaksin yang merupakan pemberian gratis dari negara-negara lain. Apa posisi WHO atas program ini?

Menanggapi pertanyaan tersebut, menurut Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand, negara penerima vaksin gratis dari kerja sama multilateral Covac (Covid-19 Vaccines Global Access) seperti Indonesia tidak seharusnya menerapkan mekanisme tersebut.

Ia mengatakan, setiap warga tentu memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses vaksin tersebut. Namun, jika diterapkan vaksinasi berbayar tentu akan bermasalah pada etika terlebih vaksin sangat dibutuhkan saat ini.

Ann juga menyinggung selama ini ada vaksin dari fasilitas Covac. Ia menyatakan, negara yang terlibat dalam Covac mendapatkan vaksin hingga 20 persen untuk masyarakatnya. Maka dari itu tidak seharusnya menerapkan pembayaran dalam pelaksanaan vaksinasi.

Video Editor | Fian Firatmaja