REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyayangkan belum terpadunya semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan. Jodi pun menyebutkan temuan masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.
"Pemerintah menemukan beberapa daerah yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang telah dianjurkan," ujar Jodi dalam keterangan pers harian PPKM, Rabu (21/7).
Ia mengungkapkan, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menghiraukan surat edaran Menteri Agama tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriyah. "Juga imbauan dari Majelis Ulama Indonesia serta organisasi keagamaan lainnya," kata Jodi.
Selain itu, pemerintah menyayangkan adanya kerumunan massa di Bandung dan di Ambon. Padahal menurutnya, sudah ada penyaluran aspirasi yang lebih aman, untuk ditujukan kepada para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak mengambil kegiatan berisiko yang menyebabkan terjadinya penularan Covid-19. Sebab, hal ini akan berdampak pada peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air. "Tindakan ini sangat disayangkan karena akan meningkatkan risiko penularan Covid-19 varian Delta ini dalam satu hingga dua pekan ke depan. Perlu saya ingatkan tidak ada wilayah yang tanpa risiko selama pandemi, hanya ada risiko tinggi dan risiko rendah, tidak ada nol risiko," katanya.
"Jadi apapun yang kita lakukan terutama di luar rumah hanya meningkatkan atau menurunkan risiko penularan Covid-19 terhadap kita dan orang lain," ujar Dodi lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
