REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Wapres mengatakan, ini dilakukan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 bisa efektif menekan mobilitas masyarakat.
"Di dalam masa PPKM Level 4, di mana masyarakat diminta untuk tinggal dirumah, penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19,” kata wapres dalam siaran persnya saat Rapat Koordinasi bersama Satgas Covid-19 Jawa Tengah, Sabtu (24/7).
Wapres mengungkap data penyaluran bansos di Jawa Tengah, khususnya program keluarga harapan (PKH), dari target 548.166 keluarga penerima manfaat (KPM), saat ini baru mencapai 359.057 atau 65,4 persen. Sedangkan untuk program kartu sembako dari target 3,8 juta baru 2,96 juta berarti 76 persen.
"Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” kata dia.
Wapres pun mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dana desa, bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah setempat, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro. Untuk realisasi anggaran penanganan Covid-19, wapres juga meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum sehingga dapat merealisasikan anggaran secara optimal.
“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP dan juga termasuk Pak Jaksa Agung akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaporkan pemetaan realisasi bansos penanganan pandemi di Jawa Tengah berasal anggaran dari APBD, maupun APBN. Dari APBN ada sembako, bansos tunai (BST), PKH, Bantuan Beras PKH & BST.
“Bantuan Beras dari Presiden, kuotanya ada, angkanya ada, anggarannya ada, realisasinya ada, lokasinya sudah ada. Jadi kalau dari pusat sudah ada jadwalnya, kita akan gas di bawah,” ucapnya.
“Kalau yang dari APBD yang regular, sudah kita coba mulai salurkan pak, bahkan persentase kita bansos kita yang sudah kita siapkan sudah cukup tinggi di atas 50 persen, ada yang 81,2 persen ada yang 77,6 persen,” imbuhnya.
Gubernur Jawa Tengah menambahkan, untuk rencana percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi PPKM level 4 di Jawa Tengah, yang bersumber dari APBD TA 2021, ada bantuan bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi. Sedangkan untuk APBN TA 2021 terdapat bantuan bidang sosial yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial serta bantuan bidang ekonomi yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
