REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jumlah vaksinasi dapat ditingkatkan, bahkan mencapai 3 juta suntikan per hari. Adapun instruksi ini dengan melibatkan TNI, Polri, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 akan masuk ke Indonesia. Adapun jutaan vaksin itu akan digunakan khusus program vaksinasi gotong royong.
"Harapannya minggu ini sampai 3 juta vaksin gotong royong yang akan masuk ke Indonesia," tutur Arsjad.
Adapun merek vaksin yang digunakan program gotong royong adalah Sinopharm. Hal ini berbeda dengan program vaksinasi gratis pemerintah yang terdiri dari Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Novavax.
"Program vaksin gotong royong berbeda dengan vaksin pemerintah. Ini pesanan terpisah meski dilaksanakan dengan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, yakni BUMN," ucap Arsjad.
Dia mengakui sempat ada kendala pasokan vaksin gotong royong. Ada keterlambatan pengiriman dari negara asal, sehingga pasokan yang ada di dalam negeri terbatas.
"Salah satu kendala produsennya itu agak lambat memberikan pasokan ke kami, khususnya vaksin gotong royong itu sendiri," ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada TNI-Polri dan bidan BKKBN untuk membantu pelaksanaan vaksinasi, sehingga bisa terkejar satu sampai 2 juta per hari atau bahkan 3 juta per harinya. Pemerintah siap memberikan dukungan tambahan anggaran agar target peningkatan vaksinasi dapat tercapai.
"Target yang diberikan kepada TNI-Polri 30 juta orang yang divaksin dan para bidan 37 juta orang yang divaksin. Ini berarti mereka akan diberikan anggaran vaksinasi Rp 1,96 triliun," ujar Sri saat konferensi pers virtual seperti dikutip Senin (26/7).
Secara total, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp 57,84 triliun digunakan keperluan vaksinasi. Adapun jumlah itu terdiri atas Rp 47,65 triliun digunakan pengadaan vaksin dan Rp 6,5 triliun digunakan biaya pelaksanaan vaksinasi di daerah.
"Yang ini sebenarnya masuk APBD, ini yang nanti akan kita intercept untuk bisa kita alihkan ke TNI-Polri dan kepada BKKBN yang bidan-bidannya bisa vaksinasi, dimobilisasi dijalankan vaksinasi mencapai target di atas 2 juta per hari," ucap Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
