REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hassan mengatakan, bahwa Malaysia tidak akan memperpanjang status keadaan darurat nasional selama beberapa bulan lagi. Hal itu dikatakan ketika masa kebijakan status keadaan darurat akan berakhir pada 1 Agustus.
Menteri Takiyuddin mengatakan, pemerintah tidak akan meminta raja untuk memperpanjang status keadaan darurat. Dia berbicara di parlemen, yang telah ditangguhkan karena keadaan darurat namun tetap bersidang untuk sesi khusus pada Senin (26/7).
Malaysia adalah monarki konstitusional. Raja memiliki peran seremonial yang melaksanakan tugasnya dengan saran dari perdana menteri dan kabinet. Namun, raja juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan.
Negara Asia Tenggara itu telah berada di bawah aturan darurat sejak Januari. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat langkah itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19. Namun, para kritikus mengecam langkah itu dan menuduh perdana menteri berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah mayoritas tipis.
Terlepas dari keadaan darurat dan pembatasan yang ketat, pandemi Covid-19 di Malaysia semakin memburuk, sehingga memicu kemarahan publik. Malaysia melaporkan rekor jumlah kasus pada Ahad (25/7), yang menjadikan jumlah total infeksi melewati 1 juta. Tingkat infeksi per kapitanya adalah yang tertinggi di kawasan ini.
Sementara itu, Muhyiddin telah memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020. Partai UMNO, partai politik terbesar Malaysia dan sekutu kunci dalam koalisi, menarik dukungan untuk Muhyiddin awal bulan ini.
Meski demikian, Jaksa Agung Malaysia mengatakan penarikan itu tidak akan mempengaruhi posisi Muhyiddin atau kabinetnya karena masalah mayoritas rumahnya hanya dapat ditentukan oleh parlemen. Sidang Istimewa DPR saat ini akan berlangsung selama lima hari. Sejauh ini, belum ada indikasi akan digelarnya mosi tidak percaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
