Jumat 30 Jul 2021 09:33 WIB

Rekonstruksi Gaza Berjalan, Tapi Solusi Politik Diperlukan

Selain rekonstruksi, perlunya solusi politik untuk menghentikan konflik

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Esthi Maharani
Tim penyelamat dan personel keamanan Palestina memeriksa lokasi ledakan ketika penggali mekanis bekerja untuk menghilangkan puing-puing, di Kota Gaza, Gaza, Kamis, 22 Juli 2021. Sedikitnya satu orang tewas dan 10 terluka Kamis ketika sebuah ledakan menghancurkan sebuah rumah di pasar yang populer, kata kementerian dalam negeri.
Foto: AP/Adel Hana
Tim penyelamat dan personel keamanan Palestina memeriksa lokasi ledakan ketika penggali mekanis bekerja untuk menghilangkan puing-puing, di Kota Gaza, Gaza, Kamis, 22 Juli 2021. Sedikitnya satu orang tewas dan 10 terluka Kamis ketika sebuah ledakan menghancurkan sebuah rumah di pasar yang populer, kata kementerian dalam negeri.

IHRAM.CO.ID, YERUSSALEM -- Wakil Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Lynn Hastings mengatakan tanggapan kemanusiaan untuk Gaza setelah serangan Israel sedang berlangsung. Tapi dia juga menekankan perlunya solusi politik untuk menghentikan konflik.

“Upaya mendesak untuk memperbaiki situasi di Gaza harus bergerak maju dengan cepat. Tetapi jangan sampai kita melupakan tujuan yang lebih luas. Menyelesaikan konflik Israel-Palestina, mengakhiri pendudukan dan mewujudkan solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB, resolusi internasional, hukum dan perjanjian bilateral," katanya saat berbicara kepada Dewan Keamanan PBB dilansir dari Wafa News, Kamis (30/7).

Hastings juga mengatakan kerusakan dari 11 hari serangan Israel di Gaza diperkirakan antara Rp 4,1 triliun sampai Rp 5,4 triliun menurut penilaian oleh Bank Dunia dan Uni Eropa.  Kerugian ekonomi diproyeksikan hampir Rp 2,8 triliun.

Sektor sosial Gaza dikatakan juga terdampak parah yang melemahkan jaring pengaman sosil bagi penduduk yang paling rentan. Sementara pemulihan dan rekonstruksi segera dan jangka pendek dapat menelan biaya hingga Rp 6,9 triliun.

“Upaya internasional dikoordinasikan oleh PBB untuk melaksanakan respon kemanusiaan dan menstabilkan situasi di lapangan di Gaza sedang berjalan dengan baik”, kata Hastings, yang juga merupakan Koordinator Residen dan Koordinator Kemanusiaan PBB di Timur Tengah.

“Sejauh ini, sekitar Rp 648 miliar dari permintaan Rp 1,3 triliun telah dikumpulkan untuk konsolidasi kemanusiaan kilat yang diterbitkan oleh PBB pada bulan Mei,"tambahnya.

Hasting menggarisbawahi kesiapan PBB dan mitra untuk melaksanakan inisiatif pemulihan dan rekonstruksi, berkoordinasi dengan otoritas Israel dan Palestina, Mesir, Qatar dan entitas regional dan internasional lainnya.

Dia mengatakan bahwa sementara Israel telah mengizinkan masuknya beberapa barang ke Jalur Gaza yang terkepung, termasuk bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Gaza. Menurutnya, tanpa masuknya barang secara teratur dan dapat diprediksi ke Gaza, respons akan berisiko dan mata pencaharian, serta ekonomi yang lebih luas, akan terpengaruh.  Peningkatan pergerakan dan akses juga penting untuk stabilitas yang tahan lama.

“Ke depan, dan dengan dukungan donor tambahan, bantuan tunai kemanusiaan PBB yang ada atau program lain dapat dengan cepat ditingkatkan untuk menjangkau puluhan atau ratusan ribu warga Palestina di Gaza,” katanya.

“Sementara intervensi kemanusiaan yang mendesak dapat memberikan bantuan penting dalam jangka pendek, setiap masa depan yang berkelanjutan di Gaza membutuhkan solusi politik.  Saya kembali menegaskan perlunya kembalinya Pemerintah Palestina yang sah ke Jalur Gaza,"ungkapnya.

Beralih ke hal terkait, Hastings menyoroti situasi keuangan di badan PBB yang membantu rakyat Palestina, UNRWA, yang menghadapi kekurangan Rp 1,4 triliun. Krisis arus kas dapat mempengaruhi pembukaan kembali sekolah untuk setengah juta anak di Gaza, dan merusak program kemanusiaan dan pemulihan dini di sana.

“Saya sekali lagi mengimbau semua donor, termasuk yang berasal dari kawasan Arab, untuk mempertahankan tingkat pendanaan tahun-tahun terakhir dan memajukan pencairan dana sebanyak mungkin untuk menghindari gangguan layanan penting dan bantuan kemanusiaan”, katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement