REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir ini membuat pemerintah terpaksa memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Kenaikan kasus yang disebabkan oleh varian delta ini tak terprediksi sebelumnya dan telah menyebar secara luas di seluruh provinsi di Jawa dan Bali.
Dengan kebijakan PPKM Darurat itu, Presiden pun mengeklaim pemerintah kini telah berhasil menurunkan penambahan kasus. Hal ini disampaikannya saat pemberian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di halaman Istana Merdeka, Jumat (30/7).
“Dan, alhamdulillah, sekarang paling tidak bisa kita rem meskipun turunnya pelan-pelan. Tetapi, kita bisa kita rem,” ujar Jokowi.
Penurunan kasus ini salah satunya terlihat dari angka keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang saat ini telah turun menjadi sekitar 38 persen dari sebelumnya hampir 90 persen. Selain itu, angka kenaikan kasus di provinsi-provinsi di Pulau Jawa pun juga mulai menurun.
“Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian delta ini penularannya sangat cepat sekali,” tambah dia.
Presiden menyebut keputusan pemberlakuan PPKM Darurat itu sangat berat karena dapat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, kata dia, tak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menekan laju penularan virus corona di masyarakat.
“Tidak ada jalan lain saat itu karena di Pulau Jawa dan di Pulau Bali kita lihat semuanya titik-titik semuanya merah tidak ada yang kuning, sehingga keputusan yang sangat berat kita lakukan yaitu dengan PPKM Darurat karena tidak ada cara yang lain selain itu karena melompat kasusnya,” ujar dia.
Ia mengatakan, varian delta ini juga menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah negara lainnya di dunia sehingga kondisi ekonomi global pun turut terdampak. Di hadapan sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa memprediksi kapan virus ini akan berakhir.
Kendati demikian, ia menekankan, pemerintah akan tetap berupaya untuk menangani sisi kesehatan dan juga ekonomi yang terdampak pandemi. Karena itu, kata dia, pemerintah tak mengambil kebijakan lockdown karena juga tak menjamin pandemi ini akan berakhir.
“Sekali lagi, kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan. Enggak bisa kita tutup seperti negara lain lockdown. Lockdown itu artinya tutup total,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
