REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa perpanjangan PPKM berlevel akan berakhir Senin (2/8) hari ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika PPKM diperpanjang.
"Jika PPKM ini dilanjutkan maka pemerintah harus memastikan jaring pengaman sosial dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial yang ada itu mesti cukup dan harus didistribusikan secara merata dan tepat sasaran," kata Saleh kepada Republika, Ahad (1/8).
Menurutnya, bantuan sosial sangat dibutuhkan masyarakat terdampak pandemi saat ini. Sebab, ia mengatakan, tidak semua masyarakat mampu bertahan di tengah situasi Covid-19 seperti ini.
"Bahkan kelompok-kelompok masyarakat kita yang hidupnya menengah ke bawah itu benar-benar sangat keberatan dengan adanya perpanjangan PPKM ini dan saya kira itu pemerintah juga sudah menghitung terkait keluhan keluhan tersebut," ujarnya.
Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga harus lebih ketat dan tegas. Ia meyakini penerapan protokol kesehatan dinilai masih menjadi cara yang efektif dalam menekan penularan Covid-19.
Namun, pendekatan yang dilakukan juga harus dilakukan secara humanis. "Jadi salah satu yang bisa diukur efektivitasnya itu terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih ketat dan tegas itu," kata dia.
Ketua Fraksi PAN DPR itu juga berharap pemerintah mempercepat proses vaksinasi yang sekarang sedang dilaksanakan. Menurutnya, beberapa hari terakhir ini proses pelaksanaan vaksinasi sedikit terlambat.
"Saya dengar masalahnya karena ketersediaan vaksin yang sangat terbatas dan pemerintah berjanji nanti pertengahan Agustus vaksin sudah cukup dan sudah bisa untuk didistribusikan secara lebih masif lagi ke daerah-daerah," tuturnya.
Ia juga mengimbau agar vaksin bisa didistribusikan berdasarkan skala prioritas. Daerah-daerah yang dianggap sangat rawan tingkat penyebarannya harus diprioritaskan.
Selain itu, ketersediaan oksigen juga harus diperhatikan. "Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk pengadaan sehingga kita tidak merasa kewalahan lagi ya ketika ada pasien pasien di rumah sakit yang membutuhkan oksigen. Oksigen itu, saya kira, ini salah satu kunci juga ya dalam menangani orang-orang yang terpapar Covid-19 skala menengah dan berat," ungkapnya.
Kemudian, kesiapan tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta tenaga penunjang di rumah rumah sakit seperti dokter, tenaga kesehatan, cleaning service, office boy juga harus diperhatikan. Termasuk, petugas ambulans, petugas pemulasaran jenazah dan pemakaman jenazah.
"Itu harus mendapatkan perhatian dan kalau perlu pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memberikan insentif kepada mereka karena mereka hari ini adalah ujung tombak dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia," tuturnya.
Terakhir, ia juga berharap ketersediaan obat-obatan juga harus diperhatikan. Sebab, menurutnya, saat ini obat-obat terapi Covid-19 langka. Lelangkaan obat tersebut menyebabkan harganya menjadi tinggi.
"Jadi banyak anggota masyarakat kita yang tidak dapat mengakses obat-obat itu karena memang terbatas jumlahnya karena langka dan juga harganya juga sangat tinggi sekali dan ini harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
