REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO—Mesir menegaskan posisinya untuk membela Palestina dan menolak setiap tindakan yang menargetkan identitas Arab, Islam dan Kristen Yerusalem dan tempat sucinya, kata Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry pada Senin (2/8) selama pertemuan dengan Mahmoud Al- Habbash, Ketua Mahkamah Agung Palestina, dan penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Agama dan Hubungan Islam.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir, Shoukry juga menyuarakan penolakan Mesir terhadap perubahan situasi historis dan hukum yang ada di Yerusalem, menegaskan upaya berkelanjutan Kairo untuk menghidupkan kembali negosiasi Palestina-Israel untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif dan adil yang akan mengarah pada perdamaian dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Shoukry diberi pengarahan tentang perkembangan terbaru terkait dengan situasi di wilayah Palestina, eskalasi dan pelanggaran di kota Yerusalem, dan upaya berkelanjutan Israel untuk memaksakan fait accompli dan mengubah status historis dan hukum kota tersebut. Sementara itu, Mahkamah Agung Israel menunda keputusannya terkait evakuasi empat keluarga Yerusalem dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki.
Pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan keputusan akhir dalam kasus ini hari ini, tetapi sesi berakhir dengan jalan buntu. Hakim pengadilan mengusulkan penyelesaian yang mendefinisikan empat keluarga Palestina sebagai "penyewa yang dilindungi" dan tidak akan dapat mengusir mereka selama beberapa dekade mendatang. Sebagai imbalannya, pemukim Israel meminta keluarga untuk mengakui kepemilikan mereka atas tanah dan rumah, proposal yang ditolak sepenuhnya oleh keluarga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
