REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) menampilkan anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Guburnur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mencapai Rp 600 juta.
Berdasarkan penelusuran di laman SiRUP LKPPpada Selasa (3/8), nilai pagu untuk pengadaan langsung penyewaan helikopter bagi mobilitas Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum senilai Rp 75 juta dan total delapan paket perencanaannya yang dimulai pada Februari 2021 hingga September 2021 sehingga total pagu anggaran Rp 600 juta.
Dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan penjelasan terkait anggaran total Rp 600 juta untuk sewa helikopter untuk operasionalnya. Menurut dia, alasan pihaknya menggunakan layanan transportasi udara saat beraktivitas di lapangan ialah untuk memudahkan menjangkau masyarakat.
"Jadi khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," kata Uu.
Dia menjelaskan, Provinsi Jawa Barat meliputi 27 kota/kabupaten, 5.312 desa, dan ribuan kelurahan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat harus datang ke daerah. Ini karena, ada beberapa daerah yang belum terkoneksi dengan baik.
Menurut dia, anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan, sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter. "Dan jika tidak dipakai nanti jadi Silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," kata Uu.
Dia mengatakan, menyewa jauh lebih murah dibandingkan harus membeli helikopter yang harganya bisa mencapai Rp 80 miliar. Dan harga tersebut belum termasuk membeli peralatan tambahan, biaya gaji pilot, sewa garasi dan yang lainnya.
"Sehingga ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter ini. Kalau ada masyarakat yang berkomentar, kita meminta maaf kepada masyarakat dan ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang," kata Wagub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
