Soal Pembukaan Umroh, Ini Respons Pemerintah

Jumat , 06 Aug 2021, 15:26 WIB Reporter :Alkhaledi Kurnialam/ Redaktur : Esthi Maharani
Umroh masa pandemi
Umroh masa pandemi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut masih akan memprioritaskan penanganan kasus Covid-19 dalam kaitan perjalanan ibadah umroh. Kebijakan ini disebut untuk memudahkan perjalanan jemaah jelang pembukaan kembali umroh pada 10 Agustus mendatang.

 

Terkait

Dilansri dari Salam Gateway, Kamis (5/8), pemerintah Indonesia akhir bulan lalu menerima konfirmasi Saudi tentang pembukaan kembali umroh bagi umat Islam di luar negeri. Pembukaan dengan syarat utama bahwa jemaah dari sembilan negara yang terkena dampak parah, termasuk Indonesia, harus terlebih dahulu dikarantina selama 14 hari di negara ketiga.

Pj Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi mengatakan Kementerian telah bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Esham Altsaqafi pada akhir bulan lalu. Hal ini dilakukan untuk mencari kejelasan tentang rincian teknis ibadah umroh.

“Dubes membenarkan surat edaran dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait rencana pembukaan umroh. Namun rincian surat edaran itu, termasuk yang menyangkut Indonesia, masih dikoordinasikan," kata Khoirizi.

Khoirizi mengaku Duta Besar mengatakan kantornya telah mengkomunikasikan pertanyaan Indonesia kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi.

“Informasi yang kami dapat selama ini adalah akan ada detail ketentuan mengenai pelaksanaan umroh 1443 hijriah, termasuk yang terkait dengan jemaah umroh Indonesia,” kata pejabat tersebut.

Menteri Agama baru-baru ini bertemu dengan perwakilan dari asosiasi agen perjalanan Amphuri, Himpuh, Aspurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri untuk memberi mereka informasi terbaru mengenai upaya diplomatik pemerintah dengan Arab Saudi terkait umroh.

Asosiasi menyepakati pentingnya standar operasional prosedur penyelenggaraan umroh di masa pandemi, antara lain karantina, tes Covid-19, skema vaksinasi, dan kemungkinan pemerintah menyiapkan sertifikat vaksin dalam bahasa Inggris.

Pemerintah Saudi akan menerima peziarah yang divaksinasi lengkap dengan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson.  Ini juga akan memungkinkan peziarah yang telah menerima dua dosis Sinovac jika mereka juga telah diberikan suntikan booster dari salah satu dari empat lainnya. Sementara Indonesia telah menggunakan Sinovac sebagai vaksin utama program nasionalnya.  Tembakan booster atau dosis ketiga dimulai pada 17 Juli dengan Moderna tetapi hanya untuk garis depan medis.

“Lebih baik kita fokus menangani Covid-19 dulu.  Kemudian ini bisa kita sampaikan ke Arab Saudi yang menunjukkan penurunan jumlah kasus," kata Khoirizi.

Ia mengatakan alih-alih menggunakan negara ketiga sebagai opsi karantina atau transit, untuk memastikan perlindungan, penerbangan langsung harus dilakukan agar risiko jemaah terpapar Covid-19 berkurang.

“Kondisi karantina di negara ketiga juga tidak meningkatkan keselamatan jemaah haji karena bisa jadi negara ketiga juga fokus menangani pandemi atau bisa juga tidak setuju dijadikan tempat transit,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini