REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan tak ada daerah yang bermaksud untuk menyembunyikan data kasus kematian akibat Covid-19. Menurutnya, perbedaan data kasus yang terjadi saat ini disebabkan karena input data dari daerah yang tak aktual atau real time.
“Tolong dipahami bahwa tak ada daerah yang bermaksud menyembunyikan data. Pemerintah berupaya keras untuk menginput data secara aktual, namun masalah ini tak bisa diselesaikan dalam semalam,” jelas Wiku saat memberikan keterangan pers kepada media internasional, Kamis (12/8).
Wiku menjelaskan, penghilangan data kematian pada indikator asesmen PPKM di Jawa dan Bali hanya keputusan sementara untuk mendapatkan data yang valid. Sehingga, pemerintah dapat memutuskan kebijakan secara tepat.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun tengah fokus meningkatkan interoperabilitas data nasional. Namun, sinkronisasi dan harmonisasi data secara aktual di beberapa daerah menjadi tantangannya. Apalagi, lanjutnya, tiap daerah memiliki sistem yang berbeda. Kondisi inipun dinilai akan menyebabkan keterlambatan dalam menginput data.
“Tantangan ini pun akan menyebabkan keterlambatan (data),” kata dia.
Karena itu, pemerintah melakukan perbaikan data untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya sinkronisasi data ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Wiku pun menegaskan, pemerintah belum mengetahui kapan proses sinkronisasi dan perbaikan data kematian ini akan selesai.
“Kami belum tahu. Tapi melihat situasi dari lonjakan kasus dan banyak keterlambatan pelaporan data kematian dari beberapa daerah, maka kami perlu memperbaiki masalah ini dengan berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data dan sistem yang tidak sinkron,” jelas dia.
Meskipun begitu, Wiku memastikan pemerintah akan segera menggunakan indikator data kematian dalam asesmen kebijakan PPKM setelah sinkronisasi data selesai dilakukan.
“Semoga segera ketika sistemnya sudah diperbaiki, maka kami akan menggunakannya sebagai indikator. Tapi kami tetap melaporkan data kematian ke publik tiap hari,” tambah Wiku.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah mengeluarkan indikator angka kematian dari poin evaluasi kebijakan. Sebab, menurut Luhut angka kematian ini masih belum jelas datanya dan menjadi distorsi dalam pengambilan keputusan pemerintah.
"Indikator kematian selama beberapa pekan kebelakang itu jadi distrosi dalam penilaian. Kami juga kerja keras untuk harmonisasi data. Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah lonjakan kematian yang signifikan seperti di Jogjakarta. Setelah kami balik, itu evaluasi angka ternyata butuh diperbaiki," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (9/8).
Menurut Luhut selama ini angka kematian akibat Covid-19 masih menumpuk. Angka kematian di beberapa pekan sebelumnya masih dijadikan satu sehingga data tersebut belum tentu valid.
Dengan keluarnya indikator angka kematian dalam evaluasi kebijakan PPKM, maka terdapat 26 kota kabupaten yang menurut Luhut turun dari level 4 ke level 3. "Ini menunjukkan perbaikan," tambahnya.
Di satu sisi, kata Luhut, yang perlu dipantau justru angka terkonfirmasi positif dan kondisi fasilitas kesehatan. Beberapa wilayah yang masuk ke level empat kemudian turun ke level 3 sebenarnya memang jumlah penurunan kasusnya sudah signifikan dan ketersediaan dan kapasitas fasilitas kesehatan juga sudah melonggar.
"Penurunan kasus dan aktivitas perawatan di rumah sakit menunjukan angka penurunan," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
