IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong usaha lebih optimal dalam menggencarkan gerakan wakaf uang di Indonesia. Wapres mengatakan, gerakan wakaf uang (GNWU) yang telah dicanangkan Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 lalu ini memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia, yakni mencapai Rp180 triliun per-tahun.
"Namun, realisasi wakaf uang masih jauh dari angka yang diproyeksikan. Karena itu diperlukan usaha-usaha yang lebih optimal dan Gerakan Riau Berwakaf diharapkan dapat mendukung capaian potensi tersebut," kata Wapres di acara Pencanangan “Gerakan Sadar Wakaf”, yang dinamakan “Riau Berwakaf” secara virtual, Jumat (13/8).
Wapres menekankan tiga hal utama yang perlu diperhatikan, pertama perlunya peningkatan literasi wakaf kepada masyarakat. Wapres menyebut, ini karena Indeks literasi wakaf (ILW) yang dirilis Kementerian Agama pada tahun 2020 menyebutkan literasi masyarakat Indonesia berada dalam kategori rendah.
Rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf ini kata Wapres, tidak hanya berdampak pada rendahnya realisasi wakaf, tetapi dapat menyebabkan timbulnya persepsi yang keliru tentang wakaf. Ia mengungkap, sebagian besar persepsi wakaf masyarakat Indonesia masih bersifat tradisional, yakni wakaf hanya berorientasi pada aset seperti tanah, gedung serta hanya dilakukan oleh golongan orang tua dan kaum berada.
Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa wakaf bersumber dari masyarakat dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pemerintah kata Wapres, berperan untuk memfasilitasi, mendukung dan mendorong kemajuan pelaksanaan wakaf tersebut.
"Untuk itu perlu lebih gencar lagi memberikan sosialisasi dan edukasi terkait wakaf kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya kepada generasi milenial," katanya.
Wapres melanjutkan, hal kedua yang perlu untuk diperhatikan untuk wakaf uang yakni dukungan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Menurutnya, perkembangan teknologi 4.0 dan terjadinya pandemi Covid 19 memaksa sistem wakaf juga perlu menyesuaikan ke sistem digital atau secara online.
Apalagi dengan dicanangkannya Gerakan wakaf uang oleh pemerintah, dan Gerakan Riau Berwakaf, membuat kanal penyaluran wakaf akan semakin beragam.
"Untuk itu dibutuhkan sistem digital agar transaksi menjadi lebih mudah, transparan, dan terjaga akuntabilitasnya," ujarnya.
Sedangkan ketiga, Wapres menilai perlunya sumber daya manusia berkompeten di bidang wakaf agar pengelolaan wakaf dapat lebih profesional dan kepercayaan publik terus terjaga. Ia menekankan pengelolaan wakaf harus ditangani oleh SDM tugasnya itu merupakan pekerjaan utama dan bukan pekerjaan sampingan.
Ia pun mendorong peningkatan kompetensi SDM di di bidang wakaf.
"Untuk menghasilkan sumber daya manusia berkompeten di bidang wakaf, kiranya perlu didukung oleh pemerintah setempat ataupun lembaga filantropi yang menaunginya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
