REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemerdekaan bangsa ini bukan hanya dilihat dari bebasnya negara ini dari belenggu penjajah namun juga harus lepas dari jerat kemiskinan. Bicara tentang jerat kemiskinan, lintah darat atau rentenir adalah satu dari sekian masalah mendasar yang sampai hari ini masih menjerat masyarakat, di mana mereka umumnya memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi kepada masyarakat.
Di era digital saat ini, yang semakin mengkhawatirkan adalah fakta bahwa rentenir tidak hanya menjelma secara individual, namun juga hadir dalam bentuk instansi hingga startup melalui pinjaman online yang menyengsarakan.
Masih dalam Serial Ekonomi Kemerdekaan yang diselenggarakan Rabu Hijrah setiap Rabu dari 11-25 Agustus 2021, seri kedua dari rangkaian webinar ini diselenggarakan Rabu, 18 Agustus 2021. Mengangkat tema “Merdeka Dari Rentenir”, Rabu Hijrah menggemakan semangat literasi publik terkait pentingnya terbebas dari rentenir dan memanfaatkan instrumen keuangan dan ekonomi syariah.
Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, Direktur Bank Syariah Indonesia (BSI), Anton Sukarna; Wali Kota Banda Aceh dan Ketua PW MES Aceh, Aminullah Usman; Rektor Institut Agama Islam TAZKIA, Murniati Mukhlisin; Ketua Umum Korps Alumni FoSSEI, Akhmad Akbar Susamto; Rektor UNU dan Ketua PW MES NTB, Baiq Mulianah dan Ketua Komite Kepemudaan PP MES, Arief Rosyid Hasan. Berperan sebagai moderator, Presnas FoSSEI 2019-2020, Thufeil Muhammad Tyansah.
Membuka pemaparan dalam webinar ini, Wali Kota Banda Aceh dan Ketua PW MES Aceh, Aminullah Usman membenarkan bahwa fenomena rentenir tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali. Merdeka dari rentenir tidak semudah membalikkan telapak tangan.
"Namun, kita jangan berputus asa karena Rasulullah SAW pun mampu memerdekakan umat-Nya pada saat itu. Di Aceh sendiri, sosialisasi hukum cambuk bagi para rentenir sedang kami ajukan. Perlu ada komitmen dan keyakinan bahwa bersama-sama, kita mampu membasmi rentenir dari Tanah Air,” ungkapnya, seperti dalam siaran pers.
Direktur BSI, Anton Sukarna menyampaikan bahwa sebagai instansi, perbankan syariah hadir untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan semangat meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan industri perbankan syariah nasional mulai menunjukkan perbaikan.
"Saya selalu optimistis terhadap pertumbuhan industri ekonomi syariah, termasuk perbankan di dalamnya. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia berkisar di angka 229 juta, yang artinya 87,2 persen dari total populasi. Ditambah lagi besarnya ekosistem pesantren dan masjid di negeri in yang sangat mungkin dikolaborasikan dengan perbankan syariah. Dua hal ini merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah secara umum,” kata Anton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
