REPUBLIKA.CO.ID, MANDALAY -- Junta Myanmar membatalkan rencana menempatkan biksu Buddha pada pos pemeriksaan militer di Mandalay karena penolakan dari anggota komunitas monastik setempat.

Media lokal Myanmar Now melaporkan rencana tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Komite Sangha Maha Nayaka Mandalay, sebuah badan pengatur resmi untuk urusan monastik. Rencananya terdapat tiga biksu untuk masing-masing pos pemeriksaan yang dibangun di kota dalam rangka menegakkan pembatasan Covid-19. Namun, pos tersebut hanya dijaga pasukan rezim dan administrator sipil ketika mulai diberlakukan pada Senin lalu.

Menurut sumber-sumber biara, hal itu dikarenakan para biksu menolak berpartisipasi dalam skema tersebut.

“Sekarang mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tanpa persetujuan para biksu,” kata seorang anggota Sangha Union yang mewakili biksu penentang junta, seperti diberitakan Myanmar Now, Senin (23/8).

Rencana penempatan biksu di pos pemeriksaan dilihat sebagai upaya untuk melindungi pasukan rezim dari serangan kelompok gerilya yang menentang kudeta militer pada 1 Februari silam. Pengkritik mengatakan langkah tersebut akan membahayakan kehidupan para biksu dan juga merusak reputasi monastik.

“Jika para biksu bekerja sama dengan (junta), orang-orang tidak akan lagi melihat mereka sebagai biksu,” kata seorang biksu dari biara Mya Taung di Mandalay.

“Mereka hanya mencoba mengeksploitasi agama untuk keuntungan politik mereka,” tambah dia.

Protes anti-kudeta terus berlanjut di Mandalay meskipun berlaku pembatasan di mana orang hanya diizinkan keluar pada waktu tertentu di bawah jam malam yang diberlakukan dengan dalih mencegah penyebaran Covid-19. Tindakan brutal terhadap protes damai memicu serangkaian serangan balasan terhadap pasukan junta dan kolaborator rezim, termasuk administrator sipil setempat.

Berdasarkan catatan kelompok sipil, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), 1.013 orang tewas sejak kudeta militer Myanmar dan 5.821 orang masih ditahan hingga 23 Agustus. Myanmar diguncang kudeta sejak 1 Februari di mana militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika