REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Indonesia mendorong proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan yang harus dipimpin oleh bangsa itu sendiri. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Markas OKI Jeddah yang membahas perkembangan terbaru di Afghanistan, pada 22 Agustus.
“Pertama, masa depan Afghanistan harus diupayakan melalui penyelesaian damai melalui proses rekonsiliasi nasional yang dipimpin dan dimiliki oleh bangsa Afghanistan (Afghan-led dan Afghan-owned),” demikian bunyi keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Selasa.
Selain itu, delegasi Indonesia juga menekankan rekonsiliasi nasional hanya dapat dicapai dengan persatuan dan solidaritas seluruh pihak di Afghanistan. Terakhir, Indonesia menekankan pentingnya partisipasi kaum perempuan bagi masa depan Afghanistan. “Tidak akan ada perdamaian atau stabilitas di Afghanistan tanpa partisipasi penuh, setara, dan berarti dari kaum perempuan,” ungkap Kemenlu RI.
Pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen OKI Yousef Al-Othaimeen dan Wakil Tetap Arab Saudi untuk OKI Saleh Al-Suhaibani tersebut dihadiri 42 dari 57 negara anggota OKI. Dalam sambutannya, Sekjen OKI menyampaikan dukungan solidaritas Islam bagi Afghanistan dan menyampaikan kesediaan OKI mendukung rekonsiliasi nasional tanpa intervensi asing.
Sekjen OKI sekaligus menyampaikan harapan masyarakat internasional agar kepemimpinan Afghanistan yang akan datang menjamin keamanan dan kehormatan rakyat sesuai hukum internasional, serta memberi akses bagi warga sipil untuk keluar dari negara itu.
Sekjen OKI berharap Afghanistan tidak lagi menjadi tempat bersemayam atau safe haven bagi organisasi teror. Sementara, Wakil Tetap Afghanistan untuk OKI Shafiq Samim mengapresiasi dukungan dan solidaritas anggota OKI kepada negaranya.
Shafiq turut melaporkan perkembangan terakhir di Afghanistan serta menyampaikan komitmen Taliban.
Pertemuan itu mengamanatkan Sekjen OKI membentuk delegasi level tinggi untuk membantu proses perdamaian, stabilitas, serta rekonsiliasi nasional di Afghanistan.
Perang antara pasukan Taliban dan Afghanistan meningkat ketika pasukan asing mengumumkan penarikan mereka dari negara itu pada 11 September. Setelah menguasai distrik-distrik administratif dan pusat-pusat provinsi, para pejuang Taliban memasuki ibu kota Afghanistan Kabul pada 15 Agustus dan merebut kekuasaan, mengambil alih negara itu untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun.
Pemerintah dengan cepat runtuh, di mana Presiden Ashraf Ghani dan pejabat penting lainnya melarikan diri ke tempat yang aman di luar negeri.
Membela keputusannya, Ghani mengatakan dalam sebuah pesan bahwa dia telah meninggalkan Kabul untuk menghindari pertumpahan darah.
Sejauh ini, Taliban telah mengumumkan amnesti umum untuk pegawai negeri, mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan iklusifnya, dan berjanji bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan negara mana pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
