REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menurunnya level PPKM di beberapa daerah wilayah Jatim memberikan dampak cukup positif untuk okupansi hotel di Kota Batu. Tak terkecuali hotel yang berada di bawah naungan manajemen Jatim Park (JTP) Group.
Marketing and Public Relation Manager JTP Group, Titik S Ariyanti mengatakan, salah satu hotel milik JTP Group sempat buka operasi pada 21 Agustus lalu. "Hal ini karena demand-nya masih ada, masih puluhan kamar yang terisi di weekend di Sabtu dan Minggu," ungkap Titik saat dihubungi wartawan, Kamis (26/8).
Menurut Titik, penambahan pengunjung di hotel milik JTP Group setidaknya meningkat sekitar 10 sampai 20 persen. Namun peningkatan okupansi ini hanya terjadi pada akhir pekan. Setelah itu, pihaknya harus menutup kembali apabila tidak pesanan penginapan. "Jadi balik lagi uang buat nambal yang kemarin dan sebagainya. Ya gali lobang tutup lobang, semua (hotel) pasti seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi mengaku, tingkat okupansi hotel di daerahnya sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Namun presentasenya masih jauh apabila destinasi wisata sudah dibuka. "Kemarin hampir nol persen, sekarang 10 hingga 20 persen, ada peningkatan kemarin, padahal ini belum buka destinasi wisata," ucap Sujud saat dihubungi wartawan, Rabu (25/8).
Mengingat destinasi wisata belum dibuka, wisatawan lebih memilih menghabiskan waktunya di hotel-hotel Kota Batu. Beberapa ada pula yang sekadar jalan-jalan biasa di sekitar Kota Batu tanpa mengunjungi tempat wisata. Kemudian juga terdapat wisatawan yang memilih belanja bunga di beberapa lokasi.
Dari seluruh hotel di Kota Batu, 90 persen di antaranya sudah beroperasi kembali. Kemudian sekitar 12 hotel masih belum beroperasi karena terhambat oleh persaingan yang cukup ketat. "Jadi ketika jumlah permintaan belum banyak sedangkan suplainya terlalu besar, jelas kewalahan sehingga ada sebagian yang masih menutup," ungkapnya.
Di sisi lain, banyak pengelola hotel yang berusaha mencari cara agar tidak memutuskan PHK. Salah satunya dengan membagi waktu kerja karyawan selama sebulan. Langkah ini tentu saja menyebabkan gaji yang diterima karyawan belum penuh.
Dengan adanya kondisi tersebut, Sujud berharap, pemerintah bisa mengurangi bahkan menghapus pajak. Hal ini penting dilakukan demi menyelamatkan pergerakan ekonomi di Kota Batu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
