REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel mengumumkan serangkaian gerakan yang bertujuan memperkuat Otoritas Palestina. Ini termasuk rencana meminjamkan dana 150 juta dolar AS kepada pemerintah otonomi yang kekurangan uang di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pengumuman itu muncul sehari setelah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun.
Gerakan Israel baru-baru ini menandai pergeseran arah setelah terputusnya komunikasi antara Abbas dan para pemimpin Israel dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah baru Israel mengatakan tertarik mendukung Abbas dalam persaingannya melawan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Gaza.
"Semakin kuat Otoritas Palestina, Hamas akan semakin lemah, dan semakin besar kemampuannya memerintah, semakin banyak keamanan yang kita miliki dan semakin sedikit yang harus kita lakukan," kata Gantz, dilansir dari Outlook India, Selasa (31/8).
Langkah Israel itu dilakukan dua hari setelah Presiden AS Joe Biden mendesak perdana menteri baru Israel selama pertemuan Gedung Putih mengambil langkah-langkah menuju perbaikan kehidupan warga Palestina. Kantor Kemenhan Israel dalam sebuah pernyataan, menyampaikan, Gantz telah mengungkapkan kepada Abbas, Israel akan mengambil langkah-langkah baru memperkuat ekonomi Palestina.
Keduanya juga membahas masalah keamanan dan sepakat tetap berhubungan. Pertemuan kedua pihak ini diyakini sebagai pertemuan publik tingkat tertinggi pertama sejak 2014.
Kantor Gantz mengonfirmasi, Israel setuju meminjamkan kepada Otoritas Palestina 500 juta shekel atau 155 juta dolar AS. Dana ini akan dilunasi dengan dana pajak yang biasanya dikumpulkan Israel untuk Palestina.
Israel juga akan mengesahkan izin kerja untuk 15 ribu pekerja Palestina tambahan dan menyelesaikan status kependudukan bagi sejumlah orang yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki. Ini termasuk warga Palestina yang berasal dari Gaza dan pasangan asing warga Palestina setempat.
Hussein Al Sheikh, seorang pejabat senior Palestina yang mengawasi hubungan dengan Israel, mengatakan kesepakatan awal telah dicapai untuk menyelesaikan status sekitar 5.000 keluarga. Ini adalah tahap pertama untuk menyelesaikan sepenuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
