REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut ekonomi global rugi sebesar 2,5 triliun dolar AS akibat pandemi Covid-19. Sebab, pandemi menekan mobilitas masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terjadi kontraksi ekonomi minus tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). "Itu berarti kerugian ekonomi sekitar 2,5 triliun dolar AS," ujar Sri dilansir dari laman Kementerian Keuangan seperti dikutip Kamis (2/9).
Langkah countercyclical global untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 sebesar 11 triliun dolar AS. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat menstabilkan implikasi dampak sosial dari Covid-19 serta memulihkan ekonomi kembali.
"Suatu negara, bahkan yang maju dan kuat sekali pun, tidak akan mampu memerangi pandemi secara mandiri sehingga dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi seluruh negara," ungkap Sri.
Maka itu menurutnya syarat yang diperlukan setiap negara untuk menekan kasus pandemi adalah memiliki sistem kesehatan yang baik dan andal. Sri menyebut sistem kesehatan yang baik tidak mudah direalisasikan karena membutuhkan berbagai sumber daya seperti anggaran, kualitas tenaga kesehatan, maupun insentif, agar masyarakat bisa mendapat akses dengan mudah.
"Indonesia mengamanatkan minimal lima persen dari anggaran belanja untuk kesehatan. Namun, itu tidak serta merta menjamin bahwa membangun sistem kesehatan nasional itu mudah," kata Sri.
Tak hanya itu, lanjut dia, kesiapan industri farmasi serta kemampuan pemerintah dalam menarik pihak swasta agar berkontribusi membiayai layanan kesehatan juga menjadi aspek penting. "Sebenarnya banyak sekali ilmu yang bisa dipetik dari negara maju tentang bagaimana membangun layanan kesehatan yang baik dan sehat di dalam negeri," ucap dia.
Selain itu, kata dia, peran lembaga multilateral seperti WHO dan Bank Dunia turut menjadi aspek sangat penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang baik. Termasuk memberikan jalan dalam mengakses vaksin Covid-19.
"Mereka memiliki pengetahuan dan kapasitaa agar mampu memberikan bantuan teknis bagi banyak negara terutama negara berkembang. Bahkan terkadang negara maju pun belum tentu memiliki sistem kesehatan yang baik," ungkap Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
