REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 992,77 miliar kepada DPR. Adapun penambahan dana ini untuk membiayai kebutuhan strategis tahun anggaran 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tambahan anggaran dibutuhkan untuk memenuhi target kinerja output atau outcome pada tahun depan.
“Untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai, diusulkan adanya dukungan anggaran sebesar Rp 992.779.475.000 pagu anggaran 2022,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Kamis (2/9).
Adapun pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 43,02 triliun. Adanya usulan tambahan anggaran ini, maka nantinya pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 akan menjadi Rp 44,01 triliun.
“Sehingga anggaran Kementerian Keuangan 2022 akan menjadi Rp 44.012.857.968.000,” ucapnya.
Sri Mulyani merinci berdasarkan sumber dana maka pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 34,61 triliun, PNBP sebesar Rp 7,08 miliar, HLN sebesar Rp 22,25 miliar dan BLU sebesar Rp 9,36 triliun.
Dari sisi realisasi, anggaran Kementerian Keuangan yang tidak termasuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 19,93 triliun atau 63,65 persen dari pagu Rp 31,31 triliun dan tumbuh 0,62 persen (yoy) per 27 Agustus 2021.
"Dari sisi capaian anggaran kita pada 2021 pagunya Rp31,31 triliun Kemenkeu saja, non BLU dan realisasinya sampai Agustus akhir Rp 19,9 triliun atau 63,6 persen,” ucapnya.
Sri Mulyani merinci realisasi anggaran meliputi belanja pegawai sebesar Rp 15,38 triliun atau 75,1 persen dari pagu sebesar Rp 20,48 triliun atau tumbuh 6,51 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Kemudian juga berasal dari realisasi belanja barang sebesar Rp 3,83 triliun atau 48,19 persen dari pagu sebesar Rp 7,9 triliun atau tumbuh 2,6 persen (yoy).
Selanjutnya belanja modal terealisasi sebesar Rp 705,3 miliar atau 24,67 persen dari pagu sebesar Rp 2,85 triliun atau terkontraksi 45,71 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Sehingga ini nanti ada implikasinya, kami mohon untuk dikucurkan karena ini menyangkut investasi belanja modal terutama IT sistem kita,” ucapnya.
Dia menuturkan belanja-belanja tersebut bukan berdasarkan unit eselon I melainkan tematik yakni berdasarkan lima kelompok meliputi policy, penerimaan, belanja negara, perbendaharaan dan kekayaan risiko, serta dukungan manajemen.
Secara rinci jika dilihat dari capaian program, kelompok kebijakan fiskal realisasi anggarannya sebesar 21,11 persen dengan capaian output sebesar 31,12 persen dan kelompok pengelolaan penerimaan negara terealisasi sebesar 50,91 persen dengan capaian output sebesar 73,79 persen.
Adapun kelompok pengelolaan belanja negara anggarannya terealisasi sebesar 36,57 persen dengan capaian output 46,02 persen sedangkan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko terealisasi sebesar 42,24 persen dengan capaian output sebesar 62,63 persen.
Terakhir yakni kelompok dukungan manajemen anggarannya terealisasi sebesar 64,56 persen dengan capaian output sebesar 62,85 persen.
“Kita lihat capaian outputnya (secara total) sudah 65,04 persen dan realisasi anggaran (secara total) 63,65 persen,” katanya.
Sri Mulyani mengklaim Kementerian Keuangan telah melakukan empat kali penghematan anggaran pada 2021 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Adapun penghematan ini meliputi sebesar Rp 877 miliar pada 12 Januari 2021, sebesar Rp 2,02 triliun pada 18 Mei 2021, sebesar Rp 251,3 miliar dan sebesar Rp 353,02 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
