REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kabupaten Wonogiri dan Karanganyar di Jawa Tengah bersiap menyusun masterplan kota cerdas atau smart city. Persiapan yang dilakukan berupa kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan masterplan smart city di masing-masing kabupaten.
Wonogiri terpilih menjadi salah satu dari 48 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City).
Hal itu ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo dengan Pemkab Wonogiri dan diterbitkannya Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 555/151/HK/2021 tentang Pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Wonogiri.
Konsep smart city bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Pembangunan berbasis smart city membutuhkan dukungan dari segenap elemen, terutama perangkat daerah.
Oleh sebab itu, Pemkab Wonogiri menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Smart City yang rencananya digelar dalam empat tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Jumat-Sabtu (3-4/9) di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Bimtek menghadirkan narasumber Maykada Harjono dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Andrari Grahitandaru dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Peserta yang hadir dalam bimtek terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Wonogiri.
Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno mengatakan, smart city menjadi salah satu bagian dari misi Kabupaten Wonogiri, yakni menjadikan masyarakat Wonogiri pintar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan dan pemantapan kualitas pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Setyo berpesan agar peserta dapat berpartisipasi aktif dalam Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City ini.
"Dalam pelaksanaan Gerakan menuju Smart City, diperlukan adanya panduan atau masterplan agar Pemkab Wonogiri mampu mengimplementasikan konsep smart city sesuai karakter dan potensi yang dimiliki. Karenanya, kami mengimbau kepada peserta bimbingan teknis untuk dapat mengemukakan ide, gagasan, bertukar pikiran, dan pengetahuan demi mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang cerdas," terang Setyo Sukarno, Jumat (3/9).
Sementara itu, Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar juga menggodok SDM atau tim penyusun masterplan smart city melalui bimbingan dan pelatihan teknis (bimtek) pada Rabu (1/9). Bimtek tersebut diharapkan dapat menyatukan langkah dan tekad untuk tim penyusun masterplan smart city.
"Mari, momentum pandemi Covid-19 ini untuk mempercepat transformasi digital. Smart city menjadikan semua pelayanan kepada masyarakat berupa digital atau teknologi informasi," ujar Kepala Diskominfo Karanganyar, Sujarno, seperti dikutip dari website resmi Pemkab Karanganyar.
Ia menambahkan, smart city juga diharapkan dapat mendukung kawasan wisata Borobudur. Dalam bimtek ini, para peserta akan diberi penjelasan mengenai hal-hal yang harus ada dalam smart city. "Dengan SDM yang andal dan kuat, smart city akan terwujud dengan baik," imbuh Sujarno.
Sementara perwakilan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Maykada Harjono, mengatakan smart city menjadikan semua pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Smart City meliputi Smart Goverment, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
Smart Goverment memiliki tiga indikator yakni kebijakan, birokrasi, dan pelayanan masyarakat. "Seberapa jauh dukungan peraturan dan SDM-nya untuk memanfaatkan teknologi informasi atau smart city. Termasuk bagaimana kebijakan dan dukungan anggaran untuk smart city," jelasnya.
Narasumber dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Andrari Grahitandaru menyebutkan, setidaknya ada tiga pilar yang harus ada jika ingin smart city terwujud dengan baik. Pilar struktur meliputi kesiapan SDM, kemampuan birokrasi dan kemampuan anggaran. Kemudian pilar infrastuktur yang terdiri dari jaringan fisik, jaringan internet, dan sosial.
Selanjutnya pilar ketiga, yakni suprastruktur yang meliputi kesiapan kebijakan, kelembagaan, serta pelaksanaan. "Mustahil tanpa kesiapan SDM dan birokrasi serta didukung anggaran, smart city dapat terwujud dengan baik. Harus ada niat kuat dari pemangku kebiajakan untuk membuat daerahnya menjadi smart city," kata Andrari.
Ia menambahkan, smart city memiliki 80 indikator yang harus dipenuhi. Dalam smart city juga memiliki elemen pendukung, antara lain smart goverment, smart branding, smart economy, smart siociety, smart enviroment. Smart goverment elemen pendukungnya terdiri dari kebijakan, birokrasi dan pelayanan. Kemudian smart branding berupa wisata, bisnis dan wajah kota.
"Branding menjadi penting karena ikon sebuah daerah. Karanganyar yang menonjol wisatanya apa, atau bisnis UMKM seperti ada atau wajah kotanya seperti apa. Harus jelas, sehingga orang dari luar daerah bisa tahu," ungkapnya.
Kemudian smart economy terkait penerapan transaksi pembayaran secara nontunai. Termasuk upaya perbankan dalam menjembatani transaksi keuangan. Saat ini, eranya sudah memakai barcode atau nontunai.
Selanjutnya, smart society dilihat lembaga pendidikannya, aktivitas sosial warganya, termasuk angka kejahatannya. Terakhir, smart enviroment yakni, lingkungan sekitar yang mendukung smart city.
"Ruang sosial atau ruang dimana masyarakat berkumpul itu bagaimana kondisinya. Sudahkah tersedia jaringan internet yang memadai," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
