REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemandirian Pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama (Keeanag) di bawah komando Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sebagai langkah implementasi, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mematangkan pelaksanaan program Kemandirian Pesantren.
Staf Khusus Menteri Agama Muhammad Nuruzzaman mengatakan rakor ini merupakan langkah strategis agar semua komponen, perencana dan pelaksana, mempunyai pemahaman yang sama terhadap substansi program. Dengan demikian, sinergi dalam pelaksanaannya bisa lebih optimal.
"Program Kemandirian Pesantren merupakan skala prioritas Kemenag di bawah Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Program ini mendapat perhatian khusus sejak pertama digulirkan. Oleh karena itu kami akan mengawal terus program ini agar bisa berjalan baik," ujar Nuruzzaman dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Ahad (5/9).
Ia menyebut Program Kemandirian Pesantren kerap menjadi topik bahasan yang disampaikan dalam banyak kesempatan baik formal maupun non-formal, termasuk dalam kesempatan rapat kerja dengan DPR. Program ini mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk legislator. Ini tidak terlepas dari keberadaan pesantren sebagai entitas besar di Indonesia.
"Karena itu kita optimistis dan insya Allah program ini bahkan akan mendapat perhatian lebih besar sehingga dapat lebih dimaksimalkan," lanjutnya.
Nuruzzaman berharap hasil perencanaan Program Kemandirian Pesantren dapat optimal sehingga program yang digulirkan tepat sasaran. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menambahkan rakor mengagendakan pembahasan terkait kebijakan anggaran dan konsolidasi ulang rencana aksi tahun 2021. Situasi pandemi belakangan mengharuskan adanya penyesuaian ulang rencana kerja.
"Tadi sudah menemukan beberapa titik temu antara konsep yang sudah disusun tim ahli dengan rundown kegiatan yang disusun pokja implementasi. Ini bagi saya akan memudahkan jalan bagaimana nanti implementasi ini lebih terstruktur, sehingga hasilnya sudah bisa terbaca dan akan menjadi modal untuk dilanjutkan tahun berikutnya," kata Waryono.
Ia menjelaskan rakor juga akan mematangkan anggaran Program Kemandirian Pesantren yang sebagian sedang dalam proses telaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. "Kami perlu mengantisipasi kendala-kendala teknis dalam penganggaran. Sehingga perlu adanya konsultasi dan koordinasi yang baik," lanjutnya.
Hadir dalam rapat ini, Tenaga Ahli Menteri Agama bidang Kemandirian Pesantren, Hasanuddin Ali; Kasubdit dan Kasubag Direktorat PD Pontren; serta para Kepala Bidang dalam lingkup Pusdiklat Teknis Kementerian Agama RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
