REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Legislator mengingatkan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dilaksanakan secara terbatas mulai Senin (6/9) bisa dihentikan jika terjadi kasus penularan Covid-19.
"Apabila nanti ada beberapa anak yang positif saat PTM jangan dilanjutkan dulu. Kalau terjadi harus dilakukan penutupan kembali," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santoso.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah sebelum pelaksanaan PTM di SD dan SMP Surabaya. Salah satunya menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan Diknas dan Satgas Covid-19 yakni keberadaan Satgas Mandiri Covid-19 di tiap sekolah.
"Satgas itu bisa bekerja secara maksimal ketika PTM dilakukan. Sedangkan yang paling penting adalah menaati protokol kesehatan berupa 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak," katanya.
Selain itu, lanjut dia, juga harus dilakukan evaluasi terhadap sekolah yang akan melaksanakan PTM. "Bagaimana sekolah ini menyiapkan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kalau sudah bisa seperti peraturan yang di tetapkan Diknas dan Satgas itu tidak masalah," ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, pemantauan oleh Satgas Covid-19 sangat penting, di antaranya jumlah siswa yang hadir PTM sebanyak 25 persen dari total siswa di kelas. Begitu juga sekolah sudah harus memikirkan bagaimana mengatur siswa ketika pulang sekolah, terutama ketika siswa diantar oleh mobil sekolah.
"Satgas harus mengawasi jumlah siswa yang berada dalam mobil untuk tetap ada jarak untuk mengurangi risiko penularan Covid-19," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata dia, pemeriksaan kesehatan siswa juga penting ketika mereka akan berangkat sekolah maupun sesampai di rumah.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo sebelumnya mengatakan, hingga saat ini banyak sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PTM yang sudah siap. Selain itu, kata dia, pihaknya juga masih terus melaksanakan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan lainnya.
"Insya Allah semuanya sudah siap. Tapi, yang paling penting adalah meminta kesediaan kepada wali murid dalam bentuk surat pernyataan kalau anaknya diperkenankan untuk mengikuti PTM," kata Supomo.
Ia mengatakan, sebelum terjadinya lonjakan kasus Covid-19, sudah ada beberapa sekolah yang melakukan simulasi PTM. Meski demikian, kata dia, pihaknya masih terus melakukan asesmen ke setiap sekolah untuk memastikan bahwa sarana prasarana yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami lakukan update lagi, supaya kemudian sedikit pun kita tidak lengah terhadap berbagai aturan aturan yang harus kita terapkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
