IHRAM.CO.ID, RAMALLAH– Presidensi Palestina telah memutuskan dengan suara bulat untuk menolak dan memboikot apa yang disebut 'proyek penyelesaian politik Israel' di Yerusalem yang dijajah.
Keputusan ini diambil setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi di tingkat pemerintah, Kemenlu dan semua komite yang bertanggung jawab atas urusan Yerusalem.
Dilansir dari Wafa News, Ahad (5/9), Kepresidenan mendesak warga Palestina di Yerusalem yang dijajah untuk tidak berurusan dengan proyek tersebut karena merupakan bagian berbahaya dari proyek penjajahan Israel. Sebuah proyek yang disebut bertujuan untuk mencaplok bagian Arab dari kota itu ke dalam apa yang disebut Israel sebagai 'ibu kota Israel yang bersatu'.
Dikatakan bahwa komite yang lebih tinggi akan ditugaskan untuk menindaklanjuti masalah serius ini untuk mempertahankan posisi Palestina. Tindakan akan dilakukan untuk mencegah risiko yang timbul dari pelaksanaannya.
Kepresidenan menyebut bahwa proyek berbahaya ini akan mengarah pada penyitaan properti Palestina di ibukota yang dijajah. Kemudian akan mengubah karakter hukum kota dan mengarah pada 'Yudaisasi'.
Lembaga tersebut memperingatkan proyek ini akan menjadi awal untuk merebut lebih banyak properti Palestina.
"Yerusalem Timur, dengan kesucian dan warisannya, adalah ibu kota abadi Negara Palestina sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional," kata Presiden.
Baru-baru ini juga Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di wilayah Palestina mencatat banyaknya penghancuran bangunan milik Palestina oleh Israel. Lembaga ini menyebut, bulan Juli mencatatkan bulan kedua terbanyak kasus perusakan bangunan hingga menyita 126 bangunan di Tepi Barat.
Penghancuran ini mengakibatkan 181 orang mengungsi, termasuk 105 anak-anak, dan sebaliknya mempengaruhi mata pencaharian, atau akses ke layanan, kepada hampir 2.000 orang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
