REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer menyerukan pemberontakan terhadap junta pada Selasa (7/9). Mereka menetapkan strategi dengan menggandeng kelompok milisi bersenjata dan pasukan etnis.

Pejabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional, Duwa Lashi La, mengatakan,  pemerintah bayangan telah mengumumkan keadaan darurat. Duwa Lashi La menyerukan perang defensif melawan junta militer. "(Kami menyerukan) pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara," ujar Duwa Lashi La.

Beberapa penentang kekuasaan militer telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata, di bawah panji-panji Tentara Pertahanan Rakyat. Mereka membentuk aliansi dengan beberapa milisi etnis yang telah lama menganggap tentara Myanmar sebagai musuh mereka.

Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing bulan lalu mengambil peran perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru terbentuk. Dia berjanji akan menggelar pemilihan umum pada 2023. Duwa Lashi La mendesak seluruh pejabat birokrasi yang bekerja di bawah pemerintahan militer agar meninggalkan jabatan mereka.

"Administrator yang ditunjuk militer harus segera meninggalkan posisi Anda," kata Duwa Lashi La.

Setelah kudeta militer pada Februari, sebuah gerakan pembangkangan sipil mulai terbentuk untuk melemahkan kekuasaan militer. Milisi yang dibentuk telah terlibat dalam pertempuran rutin dengan militer.

ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan membuka dialog antara penguasa militer dan kelompok penentang. Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan kepada kantor berita Kyodo, militer telah menerima usulan untuk gencatan senjata hingga akhir tahun. Gencatan senjata bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika