DPR RI Dorong Evaluasi Lapas Seluruh Indonesia

Persoalan lapas ini lebih daripada permasalahan sistemik yang sudah berlarut-larut

Kamis , 09 Sep 2021, 15:39 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keterangan usai mengunjungi lokasi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Menkumham akan membentuk lima tim untuk menindaklanjuti peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang meninggal dunia.
Foto: ANTARA/Fauzan/rwa.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keterangan usai mengunjungi lokasi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Menkumham akan membentuk lima tim untuk menindaklanjuti peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang meninggal dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding mengatakan, kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang merupakan puncak akibat dari seluruh permasalahan sistem pemasyarakatan saat ini. Ia mendesak segera dilakukannya evaluasi dan audit seluruh lapas yang ada di Indonesia. 

"Itu betul-betul semua memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam kaitan menyangkut masalah bagaimana menajemen yang baik diberlakukan di lapas, sehingga tidak terjadi lagi," ujar Suddin saat dihubungi, Kamis (9/9). 

Sebanyak 44 warga binaan yang meninggal akibat kebakaran tersebut disebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Tewasnya mereka juga merupakan tanda bahwa ada permasalahan di lapas yang belum terselesaikan. 

Komisi III, kata Sudding, sudah sejak lama mengimbau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk membuat terobosan dalam mengatasi permasalahan di lapas. Sebab hingga saat ini, ada tiga permasalahan pokok lapas, yakni kapasitas berlebih, peredaran narkoba, hingga perlakuan terhadap warga binaan.

"Persoalan lapas ini lebih daripada permasalahan secara sistemik yang sudah berlarut-larut. Saya pikir justru jalan keluar yang paling tepat adalah sama-sama mengkaji jalan keluarnya, karena tragedi ini harus kita cari jalan keluarnya," ujar Sudding. 

Yasonna disebutnya harus bertanggung jawab penuh terhadap meninggalnya 44 warga binaan di Lapas Klas I Tangerang. Sebab masalah pemasyarakatan yang berlarut-larut tersebut tak kunjung membaik.  "Segera memberikan perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya bersentuhan dengan masalah warga binaan. Hampir semua lembaga permayaratakan di Indonesia ini mengalami over kaapasitas dan kondisinyanya sungguh sangat memprihatinkan," ujar Sudding. 

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mendorong Yasonna dan jajarannya segera melakukan penyelidikan terhadap kebakaran di Lapas Klas I Tangerang. Audit secara menyeluruh terhadap kondisi Lapas di seluruh Indonesia juga urgen dilakukan, agar peristiwa serupa tak terulang kembali di kemudian hari."Menkumham perlu melakukan audit keamanan secara menyeluruh terhadap kondisi lapas-lapas kita di seluruh Indonesia, agar peristiwa seperti di Lapas Tangerang itu tidak terulang," ujar Arsul. 

Penyelidikan terhadap kebakaran Lapas Klas I Tangerang dan audit seluruh lapas di Indonesia dimintanya tak ditutup-tutupi. Untuk menemukan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran."Ini tragedi yang sangat menyedihkan," ujar Arsul. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kapasitas berlebih atau over capacity menjadi salah satu masalah pokok lapas di Indonesia. Untuk saat ini, DPR mendorong agar pihak-pihak terkait menyelesaikan lapas. "Dengan adanya peristiwa ini marilah kita mengkaji, kemudian membuat opsi-opsi yang paling mungkin. Supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi," ujar Dasco.