Senin 13 Sep 2021 17:46 WIB

PTM DKI Lancar, Legislator Minta Pemprov Tingkatkan Prokes

Rencana penambahan sekolah menjadi 1.500 dari 610 sekolah masih tetap berlaku

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Hiru Muhammad
Petugas kebersihan membersihkan akrilik pembatas meja belajar di SMA 81 Jakarta Timur, Senin (13/9/2021). Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berencana menambah jumlah sekolah yang menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebanyak 1.500 pada (27/9).
Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Petugas kebersihan membersihkan akrilik pembatas meja belajar di SMA 81 Jakarta Timur, Senin (13/9/2021). Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berencana menambah jumlah sekolah yang menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebanyak 1.500 pada (27/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengomentari pembelajaran tatap muka (PTM) yang kini masih berlangsung sama. Menurutnya, rencana penambahan sekolah menjadi 1.500 dari 610 sekolah masih tetap akan diberlakukan. "PTM kan masih berlangsung, kita lihat perkembangannya yang nanti dari 610 akan bertambah lagi jadi 1.500 dan seterusnya," ujar dia kepada awak media, Senin (13/9).

Dia menambahkan, rencana tersebut diharapkan bisa dipenuhi pada bulan ini. Sehingga, pada akhir tahun pihaknya akan mengusahakan agar pembukaan sekolah dapat selesai dengan baik seluruhnya."Sementara masih 50 persen nanti kita akan lihat," katanya.

Dalam pemaparannya, hingga kini situasi PTM memang sangat dinamis pergerakannya mengingat Covid-19 yang masih marak. Namun demikian, jika ada sekolah yang didapati melanggar aturan, pihaknya mengaku akan tegas menindak.

"Kalo ada yang membandel, melanggar, ya ditutup sementara tapi kalo semua semakin baik dan disiplin tentu semakin baik dan semakin dilonggarkan," tuturnya.

Dia melanjutkan, pelonggaran itu bisa dilakukan seiring peningkatan vaksin dan disiplin masyarakat. Utamanya, jika ada penurunan dari kasus Covid-19 di Jakarta itu sendiri.

Sementara itu, Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja, mengatakan, pembukaan sekolah tatap muka di DKI yang rencananya setiap hari pada pekan ketiga, dibatalkan. Menurut dia, pembukaan sekolah di pekan ketiga masih akan dilangsungkan sama seperti sebelumnya, tiga kali dalam sepekan."Masih seperti semula," jelas Taga.

Dalam penjelasannya, Disdik DKI masih akan melakukan kajian mendalam sebelum sekolah tatap muka diberlakukan seperti sebelum pandemi Covid-19. Taga mengaku belum bisa memastikan kapan hal tersebut bisa dilakukan.

Sebelumnya, dia mengatakan, evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas DKI selama pekan pertama berjalan lancar. Walaupun, sempat ada pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan SD 5 Jagakarsa dan berujung penghentian sementara PTM."Evaluasi berjalan lancar," ujar Taga.

Dia menambahkan, meski ada pelanggaran sebelumnya, hal itu tidak membuat pembukaan sekolah lainnya ditangguhkan. Menurut dia, pembukaan sekolah lainnya masih akan dilakukan sesuai target.

Taga menuturkan, untuk sekolah yang masih belum biasa menerapkan prokes, analisis asesmen satu dan dua terkait itu masih dilakukan. Dari hasil asesmen itu, lanjut dia, akan menentukan sekolah mana yang bisa melakukan pelatihan sebelumnya PTM digelar."Asesmen itu tidak untuk mempersulit sekolah, tetapi ingin membantu sekolah dalam mempersiapkan agar lebih siap dan optimal melakukan PTM terbatas ini," katanya.

Terkait target pembukaan sekolah, pihaknya masih mempersiapkan angka yang sama, 1500 sekolah di bulan ini. Hal itu, akan dilakukan di pekan ketiga, dengan penambahan 890 sekolah.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengatakan, pembelajaran tatap muka di DKI sejauh ini dipandang fraksi berjalan lancar. Dia mengaku, selama pengamatan ke lima wilayah DKI Jakarta, tidak ditemukan pelanggaran berarti. "Tapi mungkin ada 1-2 pelanggaran ya, yang hanya saat itu diturunin maskernya. Tapi umumnya kesiapan prokesnya, tempat cuci tangannya atau proses pembubaran itu berjalan lancar ya," ujar Iman saat ditemui di DPRD DKI, Senin (13/9).

Kendati demikian, dia menyebut, hal itu masih bisa ditingkatkan lebih baik. Menyoal penambahan sekolah ke depannya, dia mengaku harus tetap mengacu pada kebijakan pemerintah dan status PPKM yang ada. "Nanti persentasenya bagaimana. Kita juga harus mengacu pada kementerian," kata dia.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement