Ditunggu, Diplomasi Pemerintah untuk Haji dan Umroh

Senin , 13 Sep 2021, 21:28 WIB Reporter :Ratna ajeng tejomukti/ Redaktur : Muhammad Hafil
Ditunggu, Diplomasi Pemerintah untuk Haji dan Umroh. Foto:   Jamaah haji sedang wukuf di Arafah (Ilustrasi)
Ditunggu, Diplomasi Pemerintah untuk Haji dan Umroh. Foto: Jamaah haji sedang wukuf di Arafah (Ilustrasi)

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Ade Marfuddin mengatakan, agar pemerintah Indonesia segera membuka jalur diplomasi untuk mencabut travel ban Saudi untuk Indonesia. 

 

Terkait

Baca Juga

"Kita butuh kejelasan mengenai alasan saudi melakukan larangan perjalanna terhadap Indonesia,"ujar dia kepada Republika, Senin (13/9).

Saat ini warga Indonesia hanya sekadar menduga-duga saja terkait belum dibukanya haji dan umrah dari Indonesia. Sejauh ini dugaan sementara adalah karena kasus covid-19 yang masih tinggi.

"Namun dugaan lain seperti vaksin yang belum diakui dan adanya utang hotel yang belum dibayar sempat menjadi isu yang berkembang di masyarakat,"ujar dia.

Padahal di sisi lain banyak prestasi yang ditorehkan jamaah haji dan umrah Indonesia.  Terutama dengan keteraturan dan disiplin jamaah ketika berada di Saudi. 

Sehingga sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan G to G. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementrian Agama dapat segera berkomunikasi dengan raja Sausi yang diwakili oleh Kementrian haji.

Komunikasi antara pemerintah ini juga bertujuan untuk menghentikan hoaks yang menyebar di masyarakat. Jika pun alasannya karena kasus Covid-19 dengan data saat ini Ade merasa bahwa travel ban dapat dicabut secara bertahap.

Saudi dapat memberikan persyaratan khusus bagi warga Indonesia yang akan berangkat haji dan umrah dari sisi kesehatan maupun usia misalnya. Selain itu jika terkendala vaksin, maka Saudi bisa menetapkan vaksin yang digunakan untuk jamaah yang akan berangkat.

Karena jika masalah ini dibiarkan maka baik jamaah maupun travel akan terus terdampak. Bagaimanapun menurut Ade, travel adalah usaha, mereka membutuhkan usaha yang berjalan. 

Ade juga menyarankan jika haji dan umrah mulai kembali dibuka untuk Indonesia, pemerintah dapat hadir membantu travel yang ada. Perjalanan haji dan umroh di tengah pandemi ini tentu berdampak pada biaya yang meningkat.

Ade berharap beban biaya tambahan ini dapat dibantu oleh pemerintah. Seperti biaya pemeriksaan kesehatan baik di Indonesia maupun di Saudi, jika ada vaksin tertentu  pemerintah juga diharapkan dapat membantu menyediakannya. Sehingga baik travel maupun jamaah tidak terlalu terbebani. 

Bagaimanapun jika nantinya harga perjalanan yang ditetapkan terlalu tinggi maka peminat umroh akan minim. Tentu dampaknya juga akan berpengaruh kepada usaha mereka dan semakin jarang orang yang beribadah ke tanha suci.