REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sebanyak 300 ribu siswa dari sekolah swasta di Arab Saudi terpaksa kembali menarik diri dari sekolah tatap muka. Mereka berasal dari sekolah taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD).
Penarikan siswa ini terjadi lantaran sekolah belum siap melakukan pembelajaran tatap muka di tengah ketatnya protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Sehingga mereka harus tetap melanjutkan pembelajaran secara daring.
"Sekolah swasta dan asing menghadapi kebingungan menyambut tahun ajaran baru dan ini menghalangi kesempatan mereka untuk perencanaan dan persiapan yang lebih baik," kata anggota Komite Nasional untuk Pendidikan di Federation of Saudi Chambers (FSC), Ibrahim Al-Hamlan.
Al-Hamlan mengatakan sektor sekolah swasta tidak mendapatkan cukup waktu untuk membuat perencanaan yang tepat, sehubungan dengan keadaan selama tahun ajaran baru karena kesenjangan komunikasi dengan otoritas terkait. Meskipun memang, mereka memiliki hak prerogatif untuk memutuskan apakah tahun ajaran baru ini akan dimulai dengan tatap muka atau tetap daring.
"Tetapi mereka dapat memberi tahu Komite Nasional Pendidikan di FSC, skenario yang mungkin untuk studi di tahun berjalan dari tanggal yang lebih awal, sehingga investor di sektor pendidikan swasta dan asing dapat membuat perencanaan dan pengaturan yang tepat untuk tahun ajaran," katanya, dilansir dari Saudi Gazette, Selasa (13/9).
Al-Hamlan menekankan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah terkait dan sektor swasta diperlukan untuk pertumbuhan di sektor pendidikan. “Tingkat partisipasi pendidikan swasta adalah tujuh persen pada 1415 H, dan persentase gabungan pendidikan swasta dan asing adalah 13 persen pada 1441,” katanya sambil menyerukan pembentukan badan independen untuk pertumbuhan sektor pendidikan swasta.
Badan Independen harus didasarkan pada kemitraan nyata dengan sektor publik untuk menetapkan rencana strategis untuk pengembangannya dan yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya. “Keberadaan badan independen diperlukan untuk menghindari pengambilan keputusan tanpa kajian mendalam, dan menyusun mekanisme yang tepat dengan penjadwalan pelaksanaannya,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
