REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta agar penyaluran bantuan sosial di Kalimantan Selatan tidak ditahan. Hal ini karena banyaknya persoalan dalam penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM) saat mengunjungi Kalsel.
Risma mengetahui banyaknya kendala penyaluran bansos ketika memimpin rapat pemadanan data bansos dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan perwakilan bank Himbara di Banjarmasin, Rabu (15/9). Sejumlah persoalan antara lain, belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.
Hal ini terjadi baik pada KPM Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," kata Risma sebagaimana dikutip dari siaran persnya, Rabu (15/9).
Risma juga menemukan persoalan tantangan geografis dalam menyalurkan bansos di Kaltim. Untuk mencapai kediaman KPM, beberapa pendamping PKH bahkan harus menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.
"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Risma
Oleh karenanya, Risma meminta pihak bank mendatangi langsung kediaman KPM yang berada di wilayah sulit terjangkau itu. Sebab, KPM akan menghabiskan biaya transportasi lebih besar dibandingkan dana bansos yang diterima jika menarik uangnya secara mandiri di kota.
"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke keluarga penerima manfaat. Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata mantan wali kota Surabaya itu.
Risma menambahkan, pihaknya juga akan menyiapkan aturan khusus terkait kendala geografis ini. Sebab, hal serupa juga ditemukan di provinsi-provinsi lain. Peraturan khusus itu akan memungkinkan penyaluran/penarikan dana bansos dilakukan sekaligus untuk beberapa bulan.
"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif," kata politisi PDIP itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
