REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ingin kasus penyerangan terhadap tokoh agama yang terjadi di Tangerang dan Batam itu dituntaskan oleh aparat kepolisian. Pengungkapan motif dan latar belakang di balik penyerangan tersebut sangat penting supaya tidak ada spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Beberapa hari terakhir terjadi penyerangan terhadap ustadz, yakni di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyerangan di Tangerang, seorang ustadz ditembak oleh orang tak dikenal. Sedangkan di Batam, seorang ustadz yang tengah berceramah di masjid diserang oleh seorang pria.
"Wapres ingin ini dituntaskan supaya tidak terjadi misinformasi. Supaya ada informasi yang sehat yang diterima oleh masyarakat," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, kepada Republika.co.id, Rabu (22/9).
Dia mengatakan, jika tidak dituntaskan kepolisian, maka yang berkembang di masyarakat justru adalah spekulasi yang tidak sehat. Apalagi, sekarang ini adalah waktu menjelang 30 September. Sebab, ia pun menyadari, isu Partai Komunis Indonesia (PKI) di masyarakat ini seakan tidak ada habisnya.
"Dan selalu mendapatkan pasar yang lumayan besar ditanggapi oleh masyarakat. Ada masyarakat yang sangat percaya, biasa saja, dan ada juga yang tidak percaya. Bagi masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks yang berkembang di masyarakat dengan berbagai bumbu, akhirnya yakin bahwa ini adalah ulah PKI, misalnya seperti itu," ujarnya.
Masduki mengakui banyak spekulasi yang berkembang macam-macam. Spekulasi mengenai PKI di tengah masyarakat selalu berujung pada China dan rezim pemerintahan ini adalah bagian dari PKI. Karena itu, penting bagi polisi untuk mengungkap motifnya.
"Karena bisa jadi dan sangat mungkin terjadi yakni adanya trik adu domba untuk menciptakan kegaduhan, dan ketidaktenangan di masyarakat. Namun, umat jangan mudah terprovokasi karena pihak aparat kepolisian sudah dipastikan sedang menangani itu," tuturnya.
Menurut Masduki, perlunya mengusut tuntas penyerangan terhadap tokoh agama juga menjadi langkah untuk mengetahui apakah peristiwa yang selalu terjadi menjelang 30 September itu kebetulan atau memang disengaja. "Itu semuanya harus diungkap tuntas. Kalau tidak, spekulasi itu bisa muncul bahwa 'oh ini kelakuan PKI'. Ini kan bisa," katanya.
Sebab, Masduki menambahkan, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang sengaja melanggengkan anggapan di masyarakat bahwa PKI itu ada, lalu kemudian ada upaya untuk dipelihara. Apalagi dengan adanya media sosial ini sangat luar biasa karena hoaks ini berjalan secara eksponensial.
"Sementara klarifikasi kejadian untuk mengungkap duduk perkara itu berjalan secara linear. Jadi informasi mengenai spekulasi yang didasarkan pada hoaks itu berkembang lebih besar ketimbang menjelaskan duduk perkaranya. Maka betapa pentingnya polisi menjelaskan latar belakang dan duduk perkara secara tuntas," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
