IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi mengatakan masih menunggu informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi (KSA) tentang kepastian umroh.
"Kita masih menunggu kepastian dari KSA," kata Syam Resfiadi saat dihubungi Republika, Kamis (23/9).
Syam mengatakan di masa pandemi ini perlu persiapan yang matang sebelum memberangkatkan jamaah untuk umroh. Jangan sampai umroh di masa pandemi ini menjadi masalah bagi jamaah dan juga masing-masing negara pengiriman dan penerimaan.
"Dan kita masih harus mempersiapkan diri di dalam negeri agar bisa dikoneksikan peraturannya jangan benturan satu sama lainnya," katanya.
Minimal kata Syam yang perlu dipersiapkan adalah sistem hasil vaksinasi yang menggunakan barcode. Karena sampai saat ini sistem ini belum terkoneksi dengan baik dan belum pemerintah belum mengatasi persoalan ini.
"Seperti KSA minta QR code vaksin tidak hanya bisa dibaca oleh Imigrasi namun juga bisa dibaca oleh system online dalam memperoleh visa oleh PPIU provider di Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Konsul Haji Kosulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Endang Jumali, mengatakan, QR Code sertifikat vaksin Covid-19 Indonesia tidak bisa terbaca di bandara Arab Saudi. Hal itu ditemukan Jumali saat melakukan uji coba sertifikat vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu.
Menurutnya, QR Code adalah hal mutlak yang harus dalam proses pembacaan setifikat vaksin Covid-19 di Bandara Arab Saudi. Ia menilai, hal semacam ini harus menjadi perhatian bersama terutama bagi pemerintah Indonesia.
"Jadi nanti akan ada dua sertifikat. Pertama sertifikat vaksin Sinovac dua dosis, kemudian juga sertifikat vaksin booster. Ini menjadi syarat mutlak," ujar Jumali dalam diskusi daring, Selasa (21/9).
Terkait hal ini Komisi VIII DPR Yandri Susanto merespons tak terbacanya QR Code sertifikat vaksin Covid-19 Indonesia di bandara Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan ini, agar kendala tersebut tak terjadi ketika pelaksanaan ibadah haji berikutnya.
"Segera dikomunikasikan sama para pihak yang berwenang di Saudi. Misalnya dengan menteri kesehatan Saudi dan menteri urusan haji," ujar Yandri saat dihubungi, Republika (22/9).
Selain ibadah haji, banyak warga Indonesia yang ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh dan bekerja. Ia tak ingin, tak terbacanya sertifikat vaksin dari Indonesia akan mempersulit mereka.
"Sehingga (nanti) tidak ada kendala bagi warga negara kita yang mau melakukan perjalanan ke Saudi. Khususnya jamaah umroh, sekaligus untuk persiapan haji tahun 2022," ujar Yandri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
