REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatatkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 395,92 triliun. Adapun realisasi ini setara 53,2 persen dari pagu Rp 744,77 triliun per 17 September 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi PEN meliputi bidang kesehatan sebesar Rp 97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu Rp 214,96 triliun dengan manfaat konversi rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat bagi masyarakat. Adapun realisasi anggaran kesehatan mengalami peningkatan sejak Juli-Agustus lalu karena kenaikan kasus covid-19.
“PEN realisasinya Rp 395,92 triliun atau 53,2 persen. Lalu kita melakukan belanja-belanja yang extraordinary seperti membangun rumah sakit darurat, mengonversi asrama haji, dan menambah isolasi terpusat yang dilakukan pemerintah, juga pembagian obat yang melonjak tinggi. Ini akan terlihat di belanja kesehatan," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (23/9).
Sri Mulyani merinci biaya perawatan bagi 477,44 ribu pasien, insentif bagi 1,07 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 397 nakes, pengadaan 105 juga dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 29,29 juta orang.
Kemudian perlindungan sosial sebesar Rp 112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun meliputi PKH bagi 9,9 juta KPM, Kartu Sembako bagi 17 juta KPM, BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,62 juta KPM.
Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,22 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 36,1 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 4,61 juta pekerja dan bantuan beras bagi 28,8 juta KPM.
Selanjutnya dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp68,35 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp 162,4 triliun meliputi BPUM bagi 12,71 juta usaha, IJP bagi 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp 428,52 triliun bagi 5,36 juta debitur.
Kemudian subsidi bunga KUR bagi 4,96 huta debitur dan Non KUR bagi 5,79 juta debitur, PMN bagi Hutama Karya sebesar Rp 6,21 triliun dan bantuan PKL kepada 555 usaha.
Lalu program prioritas sebesar Rp 59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu Rp 117,94 triliun meliputi padat karya K/L bagi 1,05 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp 10 triliun melalui PT SMI.
Terakhir, insentif usaha terealisasi sebesar Rp 57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu Rp 62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 79.602 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.433 WP, pengurangan angsuran PPh 25 bagi 57.307 WP.
"Insentif usaha sudah sangat baik karena kita belajar dari tahun lalu. Jadi pelaksanaannya jauh lebih bagus, identifikasi perusahaannya juga lebih baik. Dan kita terus merespons kalau ada permintaan atau suara dari pengusaha dari kondisi usaha mereka," ucapnya.
Kemudian pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.149 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 763 penjual, PPnBM mobil enam penjual serta Bea Masuk DTP atas nilai impor Rp 940 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
