REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, bahwa traktat non-proliferasi nuklir (NPT) harus senantiasa ditegakkan. Seluruh negara didesak menjalankan komitmennya terhadap traktat tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno dalam pertemuan High-level Plenary Meeting on the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons dalam kerangka Sidang Majelis Umum ke-76 PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Retno menegaskan bahwa perlombaan senjata nuklir dan power projection atau pengerahan kekuatan sebuah negara di luar wilayahnya juga harus dihentikan agar tidak merusak integritas dan kredibilitas dari traktat non-proliferasi.
"Adanya kemungkinan senjata ini jatuh ke tangan non-state actors harus menjadi landasan atau alasan kuat bagi kita semua untuk mempercepat perlucutan senjata nuklir," ujar Retno dalam briefing yang disiarkan di YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (29/9).
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Retno menyampaikan soal pentingnya memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir. Menurutnya, Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons atau Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir tahun ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting.
Traktat tersebut, ujar dia, memberikan kerangka hukum untuk mendelegitimasi senjata nuklir. Dia mengatakan, bahwa pemusnahan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk melindungi penghuni dan masa depan bumi. "Dan saya tegaskan kalau dunia tidak akan mendapatkan manfaat dari keberadaan senjata nuklir," katanya.
Retno juga menyoroti harapan dunia untuk terbebas dari ancaman nuklir yang menurutnya masih elusif. Hingga kini, dia mencatat masih terdapat 13 ribu senjata nuklir yang menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. "Dunia tidak akan pernah merasa aman sampai seluruh senjata tersebut dimusnahkan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
