REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran metode pembayaran digital kian diandalkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena kemudahannya, para pelaku UMKM berbondong-bondong ikut mengadopsi metode pembayaran dengan uang elektronik berbasis aplikasi.
Dampak positif dari hadirnya uang elektronik, seperti meningkatkan transaksi, pencatatan keuangan yang lebih teratur, dan meningkatkan literasi keuangan dengan membuka akses terhadap layanan keuangan perbankan dan digital jadi daya tersendiri.
Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Core Indonesia terhadap 2.001 UMKM mitra di 12 kota di 8 provinsi pada awal 2021. Hasil studi memperlihatkan, sebagian besar pelaku UMKM yang dijadikan responden merasa terbantu sejak bergabung di platform pembayaran digital OVO.
Menariknya, perbaikan yang dialami tidak hanya terkait fasilitas pembayaran nirtunai sebagai alternatif bagi pelanggan yang ingin menghindari penggunaan uang tunai. Sebagian besar responden survei juga melaporkan peningkatan transaksi harian dan pendapatan bulanan, serta kini lebih sering menggunakan layanan perbankan jika dibandingkan sebelum bergabung dengan OVO.
Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah memaparkan, sebanyak 73 persen UMKM lebih sering menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Sekitar 70 persen UMKM mengalami peningkatan transaksi harian dengan rata-rata kenaikan hingga 30 persen. Rata-rata pendapatan per bulan pun meningkat 27 persen bagi 68 persen responden yang mengalami peningkatan pendapatan setelah bergabung dengan OVO.
“Sementara ekosistem OVO seperti Grab juga memberikan dampak ekonomi sosial yang signifikan bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19. Sekitar 91 persen pelaku UMKM yang disurvei telah terhubung dengan ekosistem luas OVO, dan mendapatkan manfaat nyata dengan rata-rata kontribusi ekosistem OVO mencapai 18 persen dari total penjualan mereka.” kata Piter Abdullah dalam pemaparannya di sebuah webinar, Kamis (30/9).
Ekonom Senior dan Founder CORE Indonesia, Hendri Saparini menjelaskan, dari survei Core diketahui, ternyata perilaku pelaku usaha dapat menyesuaikan dengan transformasi digital yang ada.
“Jadi, tidak perlu khawatir bahwa perubahan perilaku tidak diikuti oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Kenyataannya, pelaku usaha juga cepat mengadopsi inovasi di bidang digitalisasi pembayaran. Selanjutnya ini menjadi aset bagi pemerintah, karena digitalisasi pembayaran ini menghasilkan big data yang luar biasa,” kata Hendri Saparini.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi & UKM Eddy Satriya mengapresiasi riset Core Indonesia ini. Adopsi pembayaran digital semakin kencang seiring dengan pandemi Covid-19, khususnya terpengaruh berbagai pembatasan mobilitas.
UMKM memainkan peranan penting sebagai roda penggerak ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Badan Pusat Statistik, lebih dari 64 juta UMKM Indonesia berkontribusi sekitar 61 persen bagi PDB nasional.
Eddy juga mengutarakan, digitalisasi pembayaran tidak hanya bermanfaat bagi pelaku UMKM tetapi juga masyarakat luas. Dengan kata lain, digitalisasi pembayaran berdampak besar bagi upaya pemajuan bangsa. Kemenkop UKM pun optimistis atas target 30 juta pelaku UMKM bertransformasi ke digital pada 2023.
“Kami optimistis target tersebut bisa tercapai. Kami terus mengumpulkan secara langsung UMKM untuk dibimbing sehingga kapasitas produksi mereka terus menjadi lebih baik sejalan dengan perbaikan kualitas,” kata Eddy.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, pemerintah tengah berfokus pada perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang merata hingga pedesaan, termasuk pembangunan BTS untuk koneksi 4G di seluruh Indonesia dan persiapan implementasi 5G.
Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2020 lalu menunjukkan penetrasi internet di Tanah Air baru mencapai 73,7 persen dari populasi, atau sekitar 196,7 juta jiwa.
“Di antara beberapa komponen penting transformasi digital, salah satunya adalah digitalisasi pembayaran, seperti menggunakan OVO. Ya, fokusnya adalah bagaimana menghadirkan sistem pembayaran yang mudah bagi masyarakat,” kata Semuel.
Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra juga menjelaskan, UMKM selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian. Oleh karena itu, pihaknya hendak mengukur sejauh mana dampak positif OVO terhadap keberadaan UMKM.
“UKM telah menjadi salah satu pilar bisnis OVO sehingga OVO bisa menjadi salah satu platform pembayaran terbesar dan dapat melayani lebih banyak pengguna. Di sisi lain, UMKM juga terbantu oleh OVO karena terkoneksi dengan ekosistem tanpa batas,” katanya.
Salah satu pemilik UMKM, Bakso Ncess, Fergyawan, menjelaskan uang elektronik seperti OVO membantu dalam pengelolaan usahanya, khususnya di tengah pandemi Covid-19. OVO membantu pembeli dalam melakukan transaksi, karena masyarakat dapat tetap melakukan transaksi yang aman dan nyaman melalui QRIS OVO. Menurutnya, ia tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian ataupun pencatatan transaksi karena semua sudah tercatat dalam baik dalam aplikasi OVO merchant.
“Uang elektronik OVO dengan QRIS membuat transaksi lebih cepat, mudah, murah, aman dan handal. QRIS saat ini telah menjadi fasilitas pembayaran yang sering digunakan pembeli dalam transaksi di kedai Bakso Ncess. Ekosistem OVO seperti Grab Food juga membantu pembeli dapat menikmati Bakso Ncess sehingga UMKM tetap dapat berdagang tanpa khawatir,” kata Fergyawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
