REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Korea Utara (Korut) mengancam Dewan Keamanan PBB karena lembaga internasional itu mengkritik program nuklir mereka. Pyongyang mengatakan Dewan Keamanan harus memikirkan konsekuensinya.
"Di masa yang datang lebih baik Dewan memikirkan konsekuensi yang akan terjadi bila mencoba melanggar kedaulatan (Korut)," kata pejabat Kementerian Luar Negeri Korut Jo Chol Su seperti dikutip the Hill, Senin (4/10).
Ancaman ini tampaknya untuk menanggapi pernyataan yang dibagikan Prancis. Paris mengungkapkan kekhawatiran mengenai program nuklir Pyongyang dan mendesak agar negara itu dilarang menembakan rudal.
Pekan lalu Utusan Khusus Korut di PBB Kim Song mengatakan Amerika Serikat (AS) harus berhenti mengambil kebijakan 'memusuhi'. Hal itu agar Korut dapat bergabung kembali dalam perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea.
"Namun penilaian kami pada tahap ini tidak ada prospek bagi AS untuk benar-benar menarik kebijakan yang memusuhi," kata Kim.
Baca juga : Mualaf Dewa Putu: Berita Soal Islam Ada di Semua Kitab Suci
Dalam pernyataan yang disebarkan media Korut, Jo menuduh Dewan Keamanan menggunakan 'standar ganda'. Sebab tidak memperlakukan Korut sama dengan AS dan sekutu-sekutunya.
Di bawah resolusi Dewan Keamanan, Korut dilarang terlibat dalam aktivitas rudal balistik. Tapi pada September lalu negara terisolasi itu tetap menggelar uji coba dengan menembakan dua rudal ke laut.
Pekan lalu Korut menggelar uji coba rudal anti-pesawat yang media Pyongyang sebut tes tersebut dilakukan untuk tujuan praktis. "Dalam mempelajari dan mengembangkan berbagai sistem rudal anti-pesawat yang prospektif," kata mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
