IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengapresiasi peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Namun, menurutnya pemerintah masih berpotensi menerapkan pajak terhadap seluruh kekayaan Wajib Pajak (WP) OP.

"Kalau pajak kekayaan ya dihitung semua itu penghasilan, aset, dan sebagainya, jadi sangat besar sekali potensi penerimaan pajak dari pajak kekayaan ini," kata Huda, Selasa (5/10).

Dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), pemerintah menambah lapisan tarif PPh OP. OP dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35 persen.

"Pajak untuk orang kaya yang naik patut diapresiasi karena pemerintah menjalankan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Maka kenaikan walaupun hanya lima persen kita apresiasi, namun bila ditanya apakah masih kurang, maka pasti masih kurang," ucapnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak orang kaya mulai dari taipan media, minyak, dan batubara. Apabila penghasilan dan aset kekayaan mereka dipajaki, penerimaan dari pajak mereka dapat dibagikan untuk kepentingan masyarakat.

Setelahnya, pemerintah juga mesti memperketat pengawasan terhadap wajib pajak yang berpotensi menghindari pajak. "Setelah ada pajak kekayaan dan PPh orang kaya naik, yang dibutuhkan adalah pengawasan kepada wajib pajak tersebut. Jangan sampai mereka mengemplang pajak lagi," katanya.

Dengan RUU HPP yang akan segera disahkan, Huda mengkhawatirkan kembalinya tax amnesty atau pengampunan pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pemerintah harus memastikan wajib pajak tidak sampai melakukan penghindaran pajak.

"Beberapa tahun ke depan juga berpotensi ada tax amnesty lagi, jadi jangan sampai mereka memanfaatkan fasilitas ini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika