REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Tengah bisa tuntas pada tahun ini. Itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat koordinasi langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bupati lima daerah yang masuk prioritas penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021.
Lima kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan bagian dari 35 kabupaten prioritas tahun ini adalah kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes. Wapres meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bupati lima daerah itu memastikan seluruh program penanganan kemiskinan ekstrem berjalan.
"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," kata Wapres dikutip dalam siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (7/10).
Kiai Ma'ruf Amin mengatakan, karena tahun 2021 ini menyisakan tiga bulan lagi, maka untuk membantu percepatan akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan bantuan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini.
Wapres menegaskan, anggaran untuk kemiskinan yang telah dialokasikan melalui APBN dan APBD Pemerintah Daerah sudah cukup besar. Sehingga semestinya tidak menjadi isu utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, kata Wapresz tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.
Baca juga : Polemik Kapal Selam Nuklir, Pengamat: Indonesia Juga Perlu
"Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," katanya.
Konvergensi yang dimaksud yakni upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Karena itu, Wapres meminta Gubernur Jawa Tengah dan para bupati lima kabupaten prioritas penanganan kemiskinan dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat (KPM) di tiap-tiap kabupaten. Sebab, berdasarkan data itulah mereka akan menerima tambahan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
