REPUBLIKA.CO.ID, DOHA— Qatar berpendapat bahwa pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan bukanlah prioritas saat ini karena fokus seharusnya diarahkan pada keterlibatan dengan pemerintah baru dan penanganan isu kemanusiaan.
Utusan khusus Menteri Luar Negeri Qatar, Mutlaq Al-Qahtani, mendesak negara-negara lain untuk terlibat lebih dalam dengan Taliban sebagai otoritas defacto Afghanistan saat ini.
Pada saat yang sama, dia mendesak Taliban untuk bertindak sebagai pemerintah yang bertanggung jawab serta menghormati hak perempuan untuk bekerja dan hak anak perempuan untuk bersekolah.
"Kami pikir pengakuan ini bukan prioritas. Yang lebih menjadi prioritas sekarang adalah kemanusiaan, pendidikan, kebebasan perlintasan," kata Qahtani dalam forum keamanan global di Doha, Selasa (12/10).
Dia mengatakan satu-satunya langkah maju adalah menawarkan lebih banyak kolaborasi, kerja sama, dan bantuan kepada pemerintah sementara Afghanistan.
Hampir dua bulan sejak kejatuhan pemerintah dukungan Barat, pemerintahan baru Taliban berupaya membangun hubungan dengan negara lain untuk membantu mencegah krisis ekonomi dahsyat di Afghanistan.
Namun, sejauh ini Taliban menolak mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah menengah. Itu adalah salah satu tuntutan utama masyarakat internasional kepada Taliban, setelah mereka bulan lalu memutuskan untuk membuka kembali sekolah menengah hanya untuk anak laki-laki.
Qatar, yang menjadi tuan rumah pembicaraan antara Taliban dan pejabat Barat, dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh atas gerakan tersebut.
Doha menjadi tuan rumah kantor politik Taliban yang mengawasi negosiasi dengan Amerika Serikat, yang berujung pada penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada Agustus lalu. Qatar juga telah memainkan peran penting dalam upaya evakuasi sejak pemerintahan Afghanistan jatuh ke tangan Taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
