Rabu 13 Oct 2021 10:19 WIB

Dialog AS-Taliban Soal Bantuan Kemanusiaan 'Berbobot'

Pembicaraan AS-Taliban berfokus pada isu keamanan dan terorisme serta HAM

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
 Kepala polisi distrik Taliban Shirullah Badri berdiri di depan bendera Taliban selama wawancara di kantornya di Kabul, Afghanistan, Senin, 20 September 2021.
Foto: AP/Felipe Dana
Kepala polisi distrik Taliban Shirullah Badri berdiri di depan bendera Taliban selama wawancara di kantornya di Kabul, Afghanistan, Senin, 20 September 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Taliban mengenai isu bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan saat pertemuan di Qatar selama akhir pekan "berbobot". Demikian kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Selasa (12/10).

Ia menggambarkan, pembicaraan antara kedua pihak "sangat positif". Selama pertemuan dua hari antara perwakilan Taliban dan pejabat AS, para pejabat membahas akses bantuan kemanusiaan. Pembicaraan itu diikuti oleh antara lain sejumlah komunitas intelijen dan Lembaga Pembangunan Internasional AS.

Baca Juga

Menurut Price, pembicaraan itu berfokus pada isu keamanan dan terorisme, HAM, serta soal perjalanan yang aman bagi warga asing maupun para warga Afghanistan sekutu AS untuk meninggalkan negara tersebut. Washington berulang kali menyeru penguasa baru Afghanistan agar membuktikan penghormatan terhadap HAM, termasuk hak kaum perempuan dan anak perempuan, supaya mendapatkan legitimasi internasional.

"Delegasi menjelaskan, seperti yang telah kami sampaikan secara konsisten, bahwa pada akhirnya Taliban akan dinilai tidak hanya melalui kata-katanya tetapi juga melalui tindakannya," kata Price.

Pertemuan terpisah dengan perwakilan Taliban yang menyertakan pejabat Uni Eropa serta pejabat AS berlangsung pada Selasa, katanya. Semenjak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus, pemerintah AS membekukan bantuan bilateral untuk Afghanistan.

Namun, AS mengatakan masih menyediakan bantuan melalui LSM. Muncul seruan agar cadangan pemerintah yang ditahan di AS bisa diakses oleh pemerintah baru pimpinan Taliban guna meredakan krisis kemanusiaan yang semakin berkembang.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement